OPINI, nusainsider.com — Ketika Kota Santri Mulai Berdansa, Kiai Nomor Dua Justru Tak Terdengar. Mungkin tulisan ini menjadi yang pertama untuk K. Imam Hasyim, sebab saat Pilkada sekalipun saya pribadi berusaha untuk tidak menyentil beliau.
Bukan karena takut. Bukan pula karena menganggap beliau tanpa cela. Tetapi saya berusaha menjaga adab kepada seorang ulama.
Hari ini, setelah lebih dari satu tahun beliau menjabat sebagai Wakil Bupati Sumenep, saya justru dipaksa oleh kenyataan untuk bertanya:
Kemana Kiai yang dulu dipilih itu pergi?
Dulu, kehadiran K. Imam Hasyim dianggap sebagai penyeimbang. Banyak orang berharap beliau menjadi rem moral dalam pemerintahan.
Jika ada kebijakan yang terlalu jauh dari nilai keislaman, ada sosok kiai yang akan mengingatkan.
Jika ada gejala kerusakan sosial, ada ulama yang akan bersuara.
Beliau hadir bukan hanya membawa suara politik, tetapi membawa simbol pesantren, simbol moralitas, simbol harapan masyarakat yang ingin Sumenep tetap dikenal sebagai kota santri.
Namun hari ini, yang terlihat justru sebaliknya. Tempat hiburan malam tumbuh dengan percaya diri. Live DJ menjadi pemandangan biasa.
Karaoke menjamur. Minuman keras tidak lagi menjadi cerita bisik-bisik. Prostitusi online bergerak semakin rapi dan modern.
Yang lebih menyedihkan, anak-anak belia mulai masuk ke lingkungan yang seharusnya tidak menjadi tempat mereka belajar kehidupan.
Lalu pertanyaannya sederhana:
Di mana suara Wakil Bupati yang seorang kiai itu?
Seorang ayah seperti saya tidak sedang meminta beliau turun membawa pentungan.
Tidak pula meminta beliau menjadi polisi moral yang menggerebek tempat hiburan. Tetapi kami setidaknya ingin mendengar suara.
Sebab jabatan wakil bupati bukan sekadar kursi empuk dengan pelat nomor dinas. Jabatan itu membawa amanah dan ekspektasi.
Apalagi ketika yang duduk di kursi tersebut adalah seorang ulama. Aneh rasanya melihat seorang kiai begitu lantang saat masa kampanye, tetapi menjadi sangat sunyi setelah masuk ke ruang kekuasaan.
Dulu, dalam berbagai forum, tempat hiburan sering menjadi bahan kritik. Narasi tentang menjaga moral masyarakat begitu mudah ditemukan. Video debat Pilkada masih tersimpan di internet. Jejak digital tidak mudah dibakar.
Tetapi hari ini, ketika tempat hiburan semakin ramai, justru suara kritik itu seperti menguap bersama asap mesin karaoke.
Kadang saya bertanya-tanya, jangan-jangan jabatan memang memiliki kemampuan ajaib. Ia mampu mengubah singa menjadi kucing.
Mampu mengubah pengeras suara menjadi mode senyap. Mampu mengubah kritik menjadi senyum protokoler.
Atau mungkin saya yang salah.
Mungkin K. Imam sedang bekerja diam-diam.
Mungkin beliau sedang menyusun strategi besar. Mungkin beliau sedang menunggu waktu yang tepat.
Tetapi masalahnya, kerusakan sosial tidak pernah menunggu.
Anak-anak yang terpapar lingkungan buruk tidak menunggu. Peredaran minuman keras tidak menunggu.
Praktik prostitusi online tidak menunggu.
Mereka bekerja dua puluh empat jam sehari, tujuh hari seminggu.
Sementara masyarakat hanya melihat pemerintah bekerja pada jam kantor.
Lebih ironis lagi, Sumenep selama ini menjual identitas sebagai daerah religius. Pesantren ada di mana-mana. Ulama dihormati. Acara keagamaan begitu hidup.
Namun di sisi lain, hiburan malam berkembang tanpa rasa malu.
Akhirnya publik bertanya-tanya, apakah religiusitas kita hanya menjadi spanduk besar yang dipasang saat bulan puasa?
Apakah nilai-nilai agama hanya dipakai saat kampanye dan peringatan hari besar?
Ataukah kita memang sedang memasuki zaman baru, ketika gelar kiai dalam politik hanya menjadi aksesoris elektoral?
Jujur saja, saya tidak ingin percaya pada kesimpulan terakhir itu.
Saya masih ingin percaya bahwa K. Imam Hasyim adalah sosok yang sama seperti yang dulu dikenal masyarakat.
Kiai yang peduli pada moral umat.
Kiai yang berani menyampaikan kebenaran.
Kiai yang tidak takut kehilangan tepuk tangan demi mempertahankan prinsip.
Karena jika seorang kiai yang telah diberi jabatan tinggi pun memilih diam terhadap persoalan moral yang tumbuh di depan mata, maka masyarakat berhak bertanya:
Yang menjadi Wakil Bupati itu sebenarnya seorang ulama yang masuk ke dunia politik, atau politisi yang kebetulan memiliki gelar kiai?
Pertanyaan itu memang tajam.
Tetapi terkadang sebuah daerah tidak membutuhkan jawaban yang manis.
Daerah membutuhkan keberanian.
Dan keberanian selalu dimulai dari satu hal yang sederhana: bersuara ketika yang lain memilih diam.
Penulis : Wafa
