SUMENEP, nusainsider.com — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Roadmap Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumenep di Ruang Rapat Potre Koneng, Rabu (12/8/2026).
Forum tersebut menjadi bagian penting dalam merumuskan arah transformasi ekonomi Sumenep agar pertumbuhannya tidak hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat daya saing daerah.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, menegaskan bahwa roadmap yang sedang disusun tidak boleh berhenti sebagai dokumen perencanaan.
Menurutnya, roadmap harus menjadi peta jalan bersama dalam mengarahkan pembangunan ekonomi daerah secara lebih terukur dan implementatif.
“Kita tidak ingin lagi hanya berbicara mengenai potensi. Kita harus bergerak dari potential-based planning menjadi action-oriented planning,” ujar Arif dalam forum tersebut.
Ia menjelaskan, Sumenep memiliki modal ekonomi yang cukup besar. Mulai dari pertanian, perikanan, peternakan, garam, perkebunan, pariwisata bahari dan budaya, industri kreatif, UMKM, perdagangan dan jasa, hingga sektor minyak dan gas bumi.
Namun, karakteristik Sumenep sebagai wilayah kepulauan juga menghadirkan tantangan tersendiri. Karena itu, pemerintah daerah perlu menentukan sektor yang benar-benar mampu menjadi economic driver atau penggerak utama pertumbuhan ekonomi.
Menurut Arif, penentuan sektor prioritas harus berdasarkan data dan analisis, bukan sekadar asumsi.
Sejumlah sektor yang dinilai perlu dianalisis secara mendalam antara lain pertanian dan hilirisasinya, perikanan serta industri pengolahan, garam, pariwisata, UMKM dan industri kreatif, perdagangan dan jasa, investasi serta industri.
Bahkan, pertumbuhan ekonomi tidak harus bertumpu pada satu sektor. Kombinasi sejumlah sektor yang saling terhubung dalam satu rantai nilai juga dinilai berpotensi menciptakan pertumbuhan yang lebih kuat.
Arif menyebut sedikitnya lima hal yang perlu menjadi perhatian utama dalam penyusunan roadmap.
Pertama, menentukan sektor prioritas dan economic driver Kabupaten Sumenep. Pemerintah daerah harus berani memilih sektor yang benar-benar menjadi prioritas agar kebijakan dan sumber daya tidak tersebar tanpa arah yang jelas.
Kedua, mendorong hilirisasi dan peningkatan nilai tambah. Komoditas daerah diharapkan tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah. Semakin besar nilai tambah yang dapat dipertahankan di Sumenep, semakin besar pula peluang peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketiga, mendorong investasi secara konkret. Roadmap harus mampu menjawab jenis investasi yang dibutuhkan, sektor dan lokasi potensial, kesiapan pemerintah, berbagai hambatan, hingga peran perangkat daerah dan lembaga keuangan dalam membuka akses pembiayaan.
KeEmpat, memperkuat UMKM dan pelaku ekonomi lokal. Pengembangan UMKM, kata Arif, tidak cukup hanya melalui pembinaan dan pelatihan. Pelaku usaha harus diarahkan naik kelas melalui akses pembiayaan, teknologi, digitalisasi, peningkatan kualitas produk, sertifikasi, kemasan, pemasaran hingga masuk ke rantai pasok yang lebih besar.
Kelima, memastikan setiap program memiliki target dan pembagian peran yang jelas. Setiap program harus memiliki kejelasan pelaksana, waktu pelaksanaan, target, kebutuhan pendanaan serta indikator keberhasilan.
Selain agenda jangka menengah dan panjang, Bappeda juga menekankan pentingnya quick wins atau program yang mampu memberikan dampak nyata dalam waktu relatif cepat.
Arif mengatakan, masyarakat membutuhkan hasil pembangunan yang dapat dirasakan secara langsung, terutama dalam peningkatan aktivitas ekonomi, investasi, kesempatan kerja dan pendapatan.
“Roadmap harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan hari ini sekaligus menyiapkan transformasi ekonomi Sumenep untuk jangka menengah dan panjang,” ujarnya.
Arif sapaan akrabnya menekankan, percepatan pertumbuhan ekonomi Sumenep tidak mungkin dilakukan hanya oleh satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan memiliki peran dalam pengembangan UMKM, industri dan perdagangan. Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan berperan dalam pengembangan sektor unggulan.
Sementara DPMPTSP berkaitan dengan investasi dan kemudahan berusaha. Dinas Tenaga Kerja berperan dalam penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja.
Disbudporapar memiliki peran dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, perangkat daerah bidang infrastruktur berkaitan dengan konektivitas dan kawasan ekonomi, Diskominfo mendukung transformasi digital, perbankan membuka akses pembiayaan, sedangkan BPS menyediakan data dan informasi statistik.
Dalam konteks tersebut, Bappeda berperan memastikan seluruh unsur tersebut terintegrasi dalam satu arah pembangunan ekonomi daerah.
Karena itu, Arif mendorong FGD tidak sekadar menjadi forum mendengarkan paparan. Forum tersebut harus menjadi ruang untuk saling bertukar data, mengoreksi program, menyampaikan kendala, mengidentifikasi regulasi yang menjadi hambatan, memasukkan potensi yang belum tergarap, menyinkronkan program yang tumpang tindih hingga merumuskan peluang investasi konkret.
Ia berharap Roadmap Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumenep nantinya tidak hanya menjadi dokumen Bappeda, melainkan menjadi dokumen Pemerintah Kabupaten Sumenep dan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan.
“Keberhasilan percepatan ekonomi Kabupaten Sumenep tidak ditentukan oleh satu OPD, tetapi oleh sinergi seluruh kekuatan yang kita miliki, yakni pemerintah, dunia usaha, perbankan, akademisi, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan,” pungkasnya.
Roadmap tersebut diharapkan mampu menghasilkan arah pembangunan ekonomi yang mendorong Sumenep menuju pertumbuhan yang lebih tinggi, berkualitas, inklusif dan berdaya saing, sekaligus memberikan kesejahteraan yang lebih besar bagi masyarakat, “Tutupnya.
Penulis : Wafa
