SUMENEP, nusainsider.com — Perayaan Idulfitri 1447 Hijriah di Jawa Timur menghadirkan potret kontras yang menyayat hati. Di satu sisi, suasana hangat dan penuh hidangan tersaji dalam agenda open house di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Sabtu (21/3/2026).
Namun di sisi lain, warga Pulau Masalembu justru dihadapkan pada kondisi infrastruktur yang memprihatinkan, khususnya akses menuju pelabuhan yang rusak parah.
Perbedaan mencolok ini memicu kritik tajam terhadap komitmen pemerataan pembangunan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Wilayah kepulauan seperti Masalembu dinilai masih tertinggal dan belum mendapatkan perhatian serius, meski memiliki peran vital sebagai jalur logistik dan transportasi masyarakat.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak memang menggelar open house sebagai bentuk silaturahmi dengan masyarakat.
Namun, bagi warga di daerah kepulauan, kebutuhan utama bukanlah seremoni, melainkan pembangunan nyata yang menyentuh kebutuhan dasar.
Hasan (42), warga Masalembu, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi tersebut. Ia menilai pemerintah terkesan abai terhadap kerusakan infrastruktur yang menjadi kewenangannya.
“Gubernur seakan tidak peduli. Buktinya, kondisi pelabuhan yang menjadi kewenangannya hingga kini dibiarkan rusak parah, padahal itu adalah urat nadi keselamatan masyarakat,” ujarnya dengan nada prihatin, Minggu (22/3/2026).
Menurut Hasan, kerusakan pelabuhan bukan hanya persoalan teknis, melainkan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.
Ia menyebut kondisi ini sebagai “Hukuman Ekonomi” bagi warga kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi laut.
“Ini bukan sekadar infrastruktur rusak, tapi ketidakadilan pembangunan yang terus kami rasakan,” tegasnya.
Berdasarkan pantauan lapangan dan laporan warga, terdapat dua persoalan utama yang hingga kini belum mendapat penanganan serius dari pemerintah provinsi.
Pertama, akses logistik terganggu akibat jalan utama menuju dermaga yang rusak berat, sehingga distribusi kebutuhan pokok pasca Lebaran terhambat.
Kedua, kondisi jalan yang dipenuhi lubang dalam di sepanjang jalur pelabuhan menjadi ancaman serius bagi keselamatan masyarakat, khususnya pada arus balik Lebaran. Warga terpaksa melintasi jalur berbahaya yang sewaktu-waktu bisa memicu kecelakaan.
Warga Masalembu menegaskan bahwa mereka tidak menolak tradisi saling memaafkan di momen Idulfitri. Namun, mereka berharap pemerintah tidak berhenti pada simbolisme semata.
Yang dibutuhkan saat ini adalah langkah konkret, mulai dari pengerahan alat berat, pengaspalan jalan, hingga percepatan perbaikan infrastruktur pelabuhan secara menyeluruh sebelum kondisi ini menimbulkan korban jiwa.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum memberikan tanggapan resmi atas konfirmasi Redaksi Media Jurnalis Indonesia. Sikap tersebut dinilai semakin memperkuat kesan bahwa persoalan di wilayah kepulauan masih belum menjadi prioritas utama. (*)
Penulis : Wafa
