SUMENEP, nusainsider.com — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto mengajukan Destry Damayanti sebagai calon Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Aida S Budiman sebagai calon Deputi Senior Gubernur BI merupakan pilihan berbasis teknokrasi.
Menurut Said, keputusan tersebut sekaligus menepis kekhawatiran mengenai politisasi Bank Indonesia. Langkah itu juga dinilai menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas pasar keuangan sekaligus menghormati independensi BI sebagai salah satu buah penting reformasi.
“Kita tidak ingin merusak independensi BI yang merupakan buah reformasi. Yang kita perlukan saat ini adalah peran masing-masing dengan kepemimpinan sektor keuangan yang jelas, terukur, serta memberikan kepastian arah kebijakan ke depan terhadap para pelaku pasar,” kata Said.
Said menilai Destry dan Aida merupakan dua figur yang telah memiliki pengalaman panjang di sektor perbankan. Rekam jejak tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan ekonomi dan keuangan global yang semakin kompleks.
Ia mengakui, memimpin BI dalam situasi ekonomi global yang penuh gejolak bukan perkara mudah. Namun, pengalaman panjang keduanya diyakini dapat menjadi investasi kepercayaan bagi pelaku pasar.
Said mencontohkan situasi ketika Perry Warjiyo mengundurkan diri dari posisi Gubernur BI. Menurut dia, pasar tidak mengalami gejolak yang berarti karena kepemimpinan sementara BI berada di bawah Destry bersama jajaran timnya.
“Ini menunjukkan bahwa rekam jejak dan pengalaman kepemimpinan sangat penting dalam menjaga kepercayaan pasar,” ujarnya.
Said sapaan akrabnya menjelaskan, terdapat dua mandat utama yang selama ini menjadi tanggung jawab BI, yakni menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi.
Namun, regulasi terbaru memberikan tambahan peran kepada BI untuk turut berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Di tengah bertambahnya mandat tersebut, Said menilai Indonesia masih membutuhkan sebuah core policy atau kebijakan inti yang dapat menjadi panduan dalam menentukan arah kebijakan moneter nasional.
Ia membandingkan kondisi tersebut dengan China dan Amerika Serikat yang memiliki kecenderungan arah kebijakan moneter berbeda dalam merespons kepentingan ekonominya.
China, misalnya, menurut Said, memiliki kecenderungan menjaga nilai Yuan agar relatif lebih lemah terhadap dolar AS. Kebijakan tersebut membuat produk ekspor China menjadi lebih kompetitif di pasar global.
Kondisi itu kemudian turut memicu respons Amerika Serikat yang menghadapi membanjirnya produk China di pasar domestiknya hingga berujung pada penerapan berbagai hambatan perdagangan dan perang dagang.
Di sisi lain, Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir menghadapi tekanan inflasi dan persoalan defisit transaksi perdagangan. Kondisi tersebut turut mendorong kebijakan yang cenderung memperkuat dolar AS, yang tercermin dari pergerakan indeks dolar sejak 2022.
Berkaca dari kebijakan ekonomi China dan Amerika Serikat, Said menilai Indonesia perlu segera memiliki narasi kebijakan yang mampu mengintegrasikan arah kebijakan fiskal dan moneter.
Menurut dia, arah tersebut penting agar kebijakan ekonomi nasional tidak berjalan sendiri-sendiri dan pasar memiliki kepastian mengenai orientasi pemerintah serta bank sentral.
“Hal inilah yang perlu segera dirumuskan oleh Menteri Keuangan dan pimpinan BI yang baru ke depan. Apa core policy nasional ke depan, apakah akan memperkuat ekspansi ekspor komoditas, sehingga perlu dukungan kebijakan pelemahan rupiah yang terbatas,” katanya.
Sebaliknya, kata Said, pemerintah juga dapat memilih strategi untuk menekan inflasi sektor pangan dan energi yang masih banyak ditopang oleh impor. Jika pilihan tersebut yang diambil, kebijakan moneter dapat diarahkan untuk memperkuat rupiah.
“Ataukah kita memilih untuk menurunkan inflasi sektor pangan dan energi yang banyak ditopang impor, dengan demikian arah kebijakan moneter perlu memperkuat rupiah, ataukah ada opsi-opsi lainnya,” lanjutnya.
Menurut Said, pilihan arah kebijakan tersebut perlu dirumuskan secara matang oleh Menteri Keuangan dan Gubernur BI mendatang. Koordinasi yang kuat antara kebijakan fiskal dan moneter dinilai menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sekaligus memberikan sinyal yang jelas kepada pasar.
“Orkestrasi ini penting, sekaligus untuk mengirim sinyal ke pasar tentang arah kebijakan moneter ke depan,” tegasnya.
Said pun optimistis hubungan kerja yang telah terjalin lama antara Menteri Keuangan Purbaya dan calon Gubernur BI Destry dapat menjadi modal positif.
Ia berharap keduanya mampu membangun sinergi dalam merumuskan kebijakan inti ekonomi nasional, sekaligus membagi peran secara jelas antara pemerintah dan bank sentral.
Dengan demikian, independensi BI tetap terjaga, sementara koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan efektif untuk menghadapi tantangan ekonomi global dan memperkuat fondasi perekonomian nasional.
Penulis : Wafa
