JATIM, nusainsider.com — Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jawa Timur menegaskan komitmennya menjadi mitra solutif dan strategis pemerintah dalam mengawal kebijakan publik.
Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan pengurus IMM Jatim bersama Anggota DPD RI, Lia Istifhama atau akrab disapa Neng Lia, di kantor DPD RI Jawa Timur, Minggu (5/10/2025) sore.
Pertemuan yang berlangsung pukul 16.00 WIB itu dihadiri jajaran pengurus IMM Jatim, antara lain Devi Kurniawan (Ketua Umum), Akhlis Nastainul F. (Ketua Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik), M. Syahrul R. (Sekretaris Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik), serta Mumtadz Zaid bin Tsabit (Ketua Bidang Media).
Dalam kesempatan itu, IMM Jatim menyampaikan empat aspirasi utama.
Pertama, menolak pembatasan kuota mahasiswa di kampus berstatus Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) karena dinilai berpotensi mengurangi akses pendidikan bagi kalangan kurang mampu.
Kedua, mendorong kehadiran media validasi informasi Jawa Timur melalui platform Instagram @jatim24jam untuk menangkal disinformasi dan hoaks di dunia maya.
Ketiga, mempersiapkan Tanwir Nasional IMM yang akan digelar di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pada 29 Oktober 2025 mendatang.
Forum strategis tersebut rencananya akan dihadiri Wakil Presiden, Kapolri, Gubernur Jawa Timur, serta Pangdam V/Brawijaya.
Keempat, IMM Jatim juga berencana menggelar diskusi strategis terkait isu nasional, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), peran BUMD, dan pengawasan industri rokok.
Dalam pernyataannya, Neng Lia Istifhama mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada Jawa Timur sebagai tuan rumah Tanwir Nasional IMM.
Menurutnya, hal ini menjadi bukti bahwa kader IMM Jatim mendapat kepercayaan besar secara nasional sekaligus amanah untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak.
“Kita bersyukur Jawa Timur dipercaya menjadi tuan rumah Tanwir Nasional IMM. Ini bukti kepercayaan nasional terhadap teman-teman IMM Jatim, sekaligus tanggung jawab besar untuk berkolaborasi dengan pemerintah,” ujar Lia.
Senator asal Jawa Timur itu menekankan, mahasiswa harus menjadi mitra konstruktif, bukan pihak yang konfrontatif terhadap pemerintah.
Menurutnya, kritik yang dibangun dengan niat baik adalah bentuk kepedulian terhadap negeri dan semangat intelektual yang harus dijaga.
“Program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu terus dikawal dan dievaluasi. Kita dukung penuh gagasan Presiden Prabowo Subianto, karena ini program mulia untuk menekan gizi buruk dan menggerakkan UMKM lokal. Tapi evaluasi penting agar pelaksanaannya makin aman dan berkualitas,” jelas Lia.
Dalam dialog tersebut, neng Lia juga menyinggung beberapa persoalan teknis di lapangan.
Ia menyoroti kasus keracunan makanan di Bojonegoro dan Ngawi, yang disebutnya sebagai akibat lemahnya sistem pengawasan dapur massal di daerah.
“Bayangkan satu dapur untuk 3.000 anak, tentu berisiko jika kebersihan tidak dijaga. Itu sebabnya kita butuh kontrol yang disiplin, bukan untuk menyalahkan, tetapi memperbaiki,” tegas Lia.
Ia menambahkan, program seperti MBG memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi rakyat jika dilakukan dengan manajemen yang profesional dan pengawasan yang ketat.
“Program rakyat seperti ini akan sukses kalau dijaga bersama, antara pemerintah, masyarakat, dan mahasiswa,” katanya.
Lebih lanjut, Pihaknya mengingatkan pentingnya menjaga komunikasi publik yang empatik agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam hoaks dan provokasi yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial.
“Kalau masyarakat merasa tidak dipedulikan, mereka bisa berbalik. Maka komunikasi yang empati dan media yang valid jadi kunci. Kita ingin masyarakat merasa diperhatikan, bukan ditinggalkan,” tambahnya.
Menurut neng Lia, media sosial perlu dimanfaatkan sebagai sarana edukatif yang memperkuat literasi publik dan menumbuhkan kepercayaan terhadap pemerintah.
“Mahasiswa harus menjadi bagian dari ekosistem komunikasi publik yang sehat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum IMM Jatim, Devi Kurniawan, menegaskan kesiapan organisasinya menjadi kontrol sosial yang cerdas sekaligus partner strategis pemerintah.
IMM, katanya, tidak akan berhenti pada kritik, tetapi juga menghadirkan solusi dan gagasan konstruktif.
“Mahasiswa tidak pernah turun dengan cara anarkis. Kalau IMM turun, pasti ada orasi, naskah ideologis, dan teaterikalnya. Kami berjuang lewat pikiran dan etika,” tegas Devi.
Ia berharap, ke depan IMM bisa berperan lebih luas dalam mendorong kebijakan publik yang berpihak pada rakyat kecil, memperkuat nilai moral politik, dan menjaga semangat kebangsaan di kalangan mahasiswa.
“IMM Jatim siap berkolaborasi dengan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk menghadirkan perubahan nyata yang bermartabat,” pungkasnya.
Penulis : Wafa
