SUMENEP, nusainsider.com — Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Sumenep menyampaikan klarifikasi berkaitan dengan pemberitaan di sejumlah media yang menduga ada pemotongan dana kapitasi di Puskesmas, yang telah beredar sebagaimana pemberitaan disejumlah media.
Pernyataan klarifikasi disampaikan drg. Ellya dalam konferensi pers di kantornya pada Kamis, 16 Januari 2025, sebagai respons atas pemberitaan di salah satu media online.
“Mana bisa saya memotong dana kapitasi? Uangnya langsung ditransfer ke rekening masing-masing puskesmas. Tudingan ini fitnah, dan tulisan itu menyerang pribadi saya,” kata Drg Ellya Fardasah dalam Jumpa pers dikantornya, Rabu 16/01/2025.
Ia menjelaskan, bahwa dana kapitasi untuk 30 puskesmas di Kabupaten Sumenep bersumber dari BPJS Kesehatan dan ditransfer langsung ke rekening puskesmas, tanpa melalui pihak dinas. Dana tersebut digunakan untuk pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas.
Apalagi, dirinya menjabat Kepala Dinkes sejak Maret 2024, juga menekankan bahwa sejak Januari 2025, seluruh puskesmas di Sumenep telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dengan status ini, puskesmas memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan operasional, termasuk kebijakan terkait dana kapitasi.
Ellya sapaan akrabnya kembali menegaskan, bahwa tidak ada pemotongan dana kapitasi sedikit pun, baik di tingkat Dinas maupun di Puskesmas penerima dana tersebut.
“Jadi kami tegaskan bahwa tidak ada pemotongan apa pun di lembaga kami,” tandas Elya, Rabu (16/01/2025).
Dikatakan, bahwa dana kapitasi kesehatan merupakan pembayaran tetap yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), seperti Puskesmas. Pembayaran tersebut dilakukan di muka berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar di FKTP.
Jadi, dana kapitasi ini digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan serta mendukung biaya operasional pelayanan kesehatan. Yang besaran dananya dibayarkan BPJS Kesehatan kepada FKTP tidak bergantung pada jenis atau jumlah layanan kesehatan yang diberikan.
“Tidak adanya pemotongan dana kapitasi dikuatkan dengan sistem transfer dana yang langsung masuk ke rekening masing-masing tenaga kesehatan dan seluruh staf Puskesmas,” terangnya.
Ditambahkan Ellya, bahwa dana operasional Puskesmas digunakan untuk berbagai kegiatan di masing-masing Puskesmas, seperti sosialisasi atau edukasi kesehatan kepada masyarakat, yang pengelolaannya sepenuhnya dilakukan oleh Puskesmas itu sendiri.
Sebab, masing-masing Puskesmas diakui memiliki kebijakan untuk mengatur penggunaan anggaran mereka sendiri. Sehingga sebagai koordinator, Dinas tidak terlibat dalam pengelolaan dana operasional yang ada di Puskesmas.
Lebih lanjut Ellya sapaan akrabnya menjelaskan, sejak Puskesmas berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), mereka sudah memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran kegiatan secara mandiri.
Dan sejak 2021, dana kapitasi tidak lagi melalui Dinas Kesehatan P2KB, melainkan langsung ditransfer ke masing-masing Puskesmas oleh pemerintah pusat.
“Kami pastikan tidak ada pemotongan apa pun dari pihak kami,” terangnya.
Penulis : Dre
