JATIM, nusainsider.com — Anggota DPD RI Dr. Lia Istifhama, M.E.I., atau yang akrab disapa Ning Lia, menunjukkan komitmen kuat terhadap penguatan pendidikan inklusif di Jawa Timur.
Hal ini terlihat saat ia mengunjungi UPT SDN 13 Gresik, sekolah yang dikenal sebagai rujukan pendidikan inklusi bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), Rabu (19/11).
Kedatangan Ning Lia disambut hangat oleh siswa-siswi inklusi dengan alunan angklung yang dimainkan penuh harmoni. Suasana keakraban langsung terasa ketika ia menyapa para siswa satu per satu sambil bercengkrama.
Dalam interaksi tersebut, Ning Lia tampak kagum dengan kemampuan para siswa meski memiliki keterbatasan. Ia berbincang dengan Keysha, siswa tuna rungu, serta dibuat terkesan oleh Andra, siswa inklusi yang fasih berbahasa Inggris. Ia juga mengapresiasi Arya, seorang siswa yang bahkan telah memiliki kanal YouTube pribadi.
Keceriaan memuncak ketika salah satu siswa dengan polos bertanya tentang siapa sosok Ning Lia dan apa pekerjaannya. Dengan lembut ia menjelaskan,
“Ini adalah amanah yang dititipkan kepada saya sebagai anggota DPD RI. Tugas saya turun langsung ke masyarakat untuk mendengar dan memperjuangkan aspirasi,” tuturnya penuh kasih.
Dalam kesempatan tersebut, Ning Lia turut mengajak siswa berinteraksi dengan menghafal Rukun Iman dan menyampaikan pentingnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai dukungan tumbuh kembang anak.
Di hadapan komite sekolah dan paguyuban wali murid, Ning Lia menegaskan perlunya kerukunan dan sinergi antara guru serta orang tua dalam memperkuat pendidikan inklusif.
Ia juga menyoroti keterbatasan fasilitas yang membuat jumlah penerimaan siswa ABK menjadi sangat terbatas.
“Dari 28 pendaftar, hanya lima siswa ABK yang bisa diterima karena minimnya anggaran dan fasilitas,” jelasnya.
Menurut Ning Lia, setiap daerah memiliki tantangan berbeda dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Karena itu, pembangunan daerah tidak boleh hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Ia menyebut lima Guru Pendamping Khusus (GPK) di UPT SDN 13 Gresik bekerja dalam kondisi yang cukup kompleks karena setiap ABK memiliki kebutuhan berbeda.
“Saya memohon kepada Bapak Presiden untuk mengkaji ulang kebijakan terkait pemenuhan hak pendidikan anak-anak istimewa ini,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala UPT SDN 13 Gresik, Sri Endriana, M.Pd., mengungkapkan sejumlah kendala yang dihadapi sekolah terkait layanan pendidikan inklusif. Sebagai sekolah rujukan, banyak orang tua ingin mendaftarkan anaknya, namun keterbatasan sarana membuat pihak sekolah terpaksa membatasi jumlah siswa ABK.
“Kami hanya mampu menerima lima siswa ABK karena sarana dan prasarana sangat terbatas,” ujarnya.
Pihak sekolah juga menyoroti dampak perubahan kebijakan yang mengembalikan kewenangan pendidikan inklusi dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten.
Kebijakan tersebut dinilai membuat alokasi anggaran semakin kecil sehingga kebutuhan operasional tidak sepenuhnya terpenuhi.
Penulis : Wafa
