SUMENEP, nusainsider.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menghadapi tantangan berat setelah pemerintah pusat memangkas anggaran secara signifikan. Pemangkasan ini mencapai Rp 193 miliar, setara dengan 61% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumenep.
Situasi ini memperburuk kondisi keuangan daerah yang selama ini masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Pemotongan anggaran tersebut memengaruhi berbagai sektor, terutama pembangunan dan pelayanan publik yang sangat bergantung pada dana pemerintah.
Aktivis Forum Analisis Kebijakan dan Transparansi Anggaran (Fakta) Foundation, Abd. Halim, menyoroti persoalan ini.
Ia mengungkapkan bahwa APBD Kabupaten Sumenep tahun 2025 dipatok sebesar Rp 2,5 triliun. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan APBD tahun 2024 yang mencapai Rp 2,7 triliun.
Menurut Halim, penurunan anggaran ini disebabkan oleh kebijakan pemangkasan dana dari pemerintah pusat yang mencapai Rp 192,9 miliar dan dibulatkan menjadi Rp 193 miliar. Kondisi ini membuat Pemkab Sumenep harus bekerja lebih keras dalam mencari solusi keuangan.
Sementara itu, PAD Kabupaten Sumenep tercatat sebesar Rp 318 miliar. Artinya, pemangkasan anggaran dari pusat hampir setara dengan pendapatan asli daerah yang dikumpulkan selama setahun. Ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi pembiayaan.
Halim sapaan akrabnyamenekankan bahwa Pemkab Sumenep harus segera beradaptasi dan bekerja lebih ekstra dalam mencari sumber pendapatan baru. Selain itu, pengelolaan anggaran juga harus lebih efisien agar program-program prioritas tetap berjalan.
“Keputusan ini tentu saja mengancam kelancaran berbagai proyek strategis yang telah direncanakan, termasuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa tanpa strategi yang tepat, berbagai proyek pembangunan bisa terhambat. Ini dapat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama dalam sektor-sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
Kondisi ini juga memaksa Pemkab Sumenep untuk mencari alternatif pembiayaan, seperti peningkatan investasi daerah atau optimalisasi sektor pajak dan retribusi. Langkah-langkah konkret perlu segera diterapkan agar daerah tidak terlalu bergantung pada dana pusat.
Salah satu opsi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kabupaten Sumenep memiliki potensi wisata yang besar, terutama di Kepulauan Madura, yang bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah.
Selain itu, sektor perikanan dan pertanian juga bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Dengan pemanfaatan teknologi dan inovasi, sektor ini dapat berkembang lebih pesat dan memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Sumenep.
Pemkab juga harus mulai mengembangkan kerja sama dengan sektor swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi dari perusahaan atau pihak ketiga bisa menjadi solusi untuk menutup kekurangan anggaran yang terjadi akibat pemangkasan dari pusat.
Meskipun demikian, efisiensi penggunaan anggaran tetap menjadi kunci utama dalam menghadapi krisis ini. Pengawasan ketat terhadap belanja daerah harus dilakukan agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Beberapa proyek yang dianggap kurang mendesak mungkin harus ditunda atau dialihkan ke program yang lebih prioritas. Hal ini penting agar anggaran yang tersisa dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kebutuhan yang lebih mendesak.
Dalam menghadapi kondisi ini, Pemkab Sumenep diharapkan mampu menyusun strategi jangka pendek dan jangka panjang yang efektif.
Tanpa langkah nyata, pemangkasan anggaran ini bisa berdampak buruk pada berbagai aspek pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam upaya mencari solusi. Partisipasi publik dalam perencanaan dan pengawasan anggaran dapat membantu pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara lebih transparan dan akuntabel.
Pemangkasan anggaran yang signifikan ini memang menjadi tantangan besar bagi Sumenep. Namun, dengan perencanaan yang matang dan inovasi dalam mengelola pendapatan, tantangan ini dapat dihadapi dengan lebih baik.
Ke depan, Pemkab Sumenep harus lebih mandiri dalam hal keuangan daerah. Diversifikasi sumber pendapatan menjadi langkah penting agar tidak terlalu bergantung pada dana pusat. Dengan demikian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tetap dapat terjaga meskipun menghadapi keterbatasan anggaran.
Penulis : Mif
