JAKARTA, nusainsider.com — Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) mengambil langkah strategis dengan mengukuhkan Pokja Newsroom Jaga Desa.
Program tersebut menjadi bentuk komitmen SMSI untuk ikut merawat desa sebagai bagian dari upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ketua Umum SMSI Pusat, Drs. Firdaus, M.Si., menegaskan bahwa desa memiliki posisi penting dalam pembangunan nasional. Karena itu, desa harus ditempatkan sebagai garda depan sekaligus etalase negara.
Menurut Firdaus, desa tidak seharusnya menjadi entitas yang dinomorduakan dalam pembangunan maupun penyampaian informasi kepada publik.
“Desa harus menjadi garda depan dan etalase negara, bukan menjadi entitas yang dinomorduakan,” tegas Firdaus dalam sambutannya di hadapan Hasyim S. Djoyohadikusumo, Jumat (28/8/2026).
Pengukuhan Pokja Newsroom Jaga Desa berlangsung meriah namun tetap khidmat. Untuk tahap awal, program tersebut melibatkan lima provinsi, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan.
Firdaus menyebut lima provinsi tersebut menjadi pilot project pelaksanaan program Newsroom Jaga Desa. Dalam waktu dekat, SMSI akan melakukan konsolidasi agar program serupa dapat dijalankan secara serentak di seluruh provinsi.
“Lima provinsi ini menjadi pilot project SMSI. Namun, dalam waktu dekat akan dilakukan konsolidasi secara serentak di seluruh provinsi,” papar Firdaus.
Dalam kesempatan tersebut, Hasyim S. Djoyohadikusumo yang dikenal sebagai tokoh bisnis nasional sekaligus salah satu penasihat ekonomi Presiden, menyampaikan pesan penting kepada insan pers.
Ia mengingatkan agar pers tidak menyampaikan informasi secara sepotong-sepotong yang berpotensi menyesatkan masyarakat.
“Jangan menjadi pers yang menyesatkan. Sampaikan informasi secara utuh dengan data dan fakta,” tegas Hasyim.
Menurutnya, perkembangan media digital membuat pers memiliki tanggung jawab yang semakin besar. Kecepatan menyampaikan informasi harus tetap diimbangi dengan akurasi, kelengkapan data, serta keberpihakan terhadap kepentingan publik.
Sementara itu, Ketua Pokja Newsroom Jaga Desa SMSI Jawa Timur, Sokip, S.H., M.H., menyatakan kesiapannya menjalankan amanah tersebut.
Ia menegaskan, SMSI Jawa Timur akan berupaya membangun kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat keterbukaan informasi sekaligus mendorong edukasi masyarakat di tingkat desa.
“SMSI Jatim siap menjalankan tugas yang telah diamanahkan. Kami akan membangun sinergi dengan ABPEDNAS Jatim serta institusi Kejaksaan yang ada di Jawa Timur,” ujar Sokip.
Menurut Sokip, keberadaan Pokja Newsroom Jaga Desa menjadi bagian dari upaya media mengambil peran dalam mendukung keterbukaan informasi, edukasi masyarakat, sekaligus pengawasan partisipatif terhadap berbagai program pemerintah di tingkat desa.
Media, kata dia, tidak hanya memiliki tugas memberitakan persoalan yang terjadi di desa. Lebih dari itu, media juga dapat menjadi sarana edukasi hukum serta mengangkat berbagai capaian, inovasi, dan potensi desa kepada masyarakat luas.
“Media harus hadir secara konstruktif. Pers tidak hanya memberitakan persoalan, tetapi juga memberikan edukasi dan memperkenalkan potensi serta capaian desa kepada masyarakat,” jelasnya.
Dalam pengukuhan tersebut, Sokip hadir bersama sejumlah pengurus dan anggota SMSI Jawa Timur. Mereka di antaranya Tarmuji, S.Pd., M.I.Kom., Yuristiarso, S.I.P., M.H., Budi Mulyono, S.H., Makin Rahmad, S.H., M.H., Makruf, S.I.P., M.I.Kom., serta Budiono Setiawan.
Kegiatan tersebut dihadiri tidak kurang dari seratus peserta dan undangan. Rangkaian acara kemudian ditutup dengan dialog nasional yang menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang.
Dialog menghadirkan Prof. Dr. Achmad Riyad U.B., Ph.D., Dewan Penasihat SMSI Jawa Timur, serta sejumlah pakar di bidang ekonomi dan perbankan.
Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai tanggapan kritis dari peserta. Jalannya dialog semakin menarik karena dipandu Prof. Dr. Albertus Wahyu Rudhanto, M.C., guru besar dari PTIK.
Pengukuhan Pokja Newsroom Jaga Desa ini diharapkan menjadi momentum bagi SMSI untuk memperkuat kontribusi pers dalam mengawal pembangunan desa, memperluas akses informasi publik, sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang utuh, faktual, dan berimbang.
![]()
Penulis : Wafa
















