SUMENEP, nusainsider.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur, menargetkan PosCurhat hadir di seluruh desa sebagai kanal partisipasi masyarakat dalam menyampaikan persoalan, kebutuhan, hingga usulan pembangunan.
Program yang sebelumnya hanya berjalan di sejumlah desa itu kini kembali dihidupkan. Pemkab Sumenep ingin menjadikan PosCurhat sebagai ruang komunikasi langsung antara masyarakat dan pemerintah, termasuk bagi perempuan untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan tidak hanya bertumpu pada perencanaan pemerintah.
Menurutnya, persoalan yang muncul di tingkat masyarakat perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah.
“Media ini juga menjadi wadah bagi perempuan untuk menyampaikan persoalan dan permasalahan yang terjadi kepada pemerintah. Setiap gagasan dan persoalan yang terjadi pasti akan ditindaklanjuti oleh Pemkab,” kata Arif.
Selain memperluas ruang partisipasi publik, PosCurhat diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Sumenep. Langkah tersebut sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender.
Arif menjelaskan, perempuan menjadi salah satu kelompok yang mendapat perhatian dalam program tersebut. Pemkab ingin menyediakan ruang komunikasi yang nyaman dan terbuka sehingga perempuan dapat menyampaikan kebutuhan, persoalan, maupun kepentingan mereka.
“Media ini nanti akan tersedia di seluruh desa. Kami ingin menciptakan ruang yang nyaman dan adil untuk menjamin kesetaraan hak seluruh masyarakat, terutama perempuan,” ujarnya.
Arif mengakui PosCurhat bukan program baru di Sumenep. Fasilitas tersebut sebelumnya telah diterapkan di sejumlah desa, tetapi dalam perkembangannya tidak lagi berjalan secara optimal.
“PosCurhat pernah berjalan di sejumlah desa, tetapi tidak aktif dalam perkembangannya. Oleh karena itu, kami rasa perlu menghidupkan kembali fasilitas ini agar fungsinya dapat dirasakan masyarakat,” katanya.
Menurut Arif, pengaktifan kembali PosCurhat tidak boleh berhenti pada penyediaan tempat bagi warga untuk menyampaikan keluhan. Aspirasi yang masuk harus memiliki jalur tindak lanjut yang jelas agar dapat memberikan dampak terhadap kebijakan pembangunan.
Karena itu, PosCurhat diharapkan menjadi penghubung antara kebutuhan masyarakat dengan proses perencanaan pemerintah.
Warga tidak hanya menyampaikan persoalan, tetapi juga dapat memberikan gagasan berdasarkan kondisi nyata di wilayah masing-masing.
Keberadaan PosCurhat juga diharapkan mendorong masyarakat semakin aktif terlibat dalam pembangunan. Warga tidak sekadar menjadi penerima kebijakan, tetapi turut memberikan masukan yang dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah.
“Kami berharap PosCurhat menjadi media komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan Sumenep yang lebih inklusif,” ujar Arif.
Dengan target penerapan di seluruh desa, keberhasilan PosCurhat nantinya tidak cukup diukur dari banyaknya aspirasi yang terkumpul.
Program tersebut akan lebih bermakna apabila suara masyarakat benar-benar masuk dalam proses perencanaan, ditindaklanjuti pemerintah, dan menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan di tingkat desa.
Penulis : Wafa
