SUMENEP, nusainsider.com — Wakil Presiden Mahasiswa (Wapresma) Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA Madura), Subaidi, menyatakan penolakan tegas terhadap revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang saat ini sedang dibahas secara tertutup oleh DPR bersama pemerintah.
Menurutnya, perubahan UU TNI ini berpotensi menghidupkan kembali konsep dwi fungsi militer seperti yang terjadi di era Orde Baru.
“Ini berpotensi mengembalikan dwi fungsi militer, seperti yang pernah dipraktikkan rezim Orba. Jika dibiarkan, hal ini bisa menjadi ancaman bagi demokrasi dan supremasi sipil,” tegasnya Wakil presiden Mahasiswa UNIBA Madura, Subaidi kepada media ini, Selasa 18 Maret 2025.
Lebih lanjut, Subaidi menyampaikan bahwa jika tuntutan mereka tidak didengar, pihaknya siap menggelar aksi demonstrasi untuk menolak revisi tersebut.
Terlebih, ia menyoroti pelaksanaan pembahasan UU ini yang dilakukan di hotel mewah, di tengah isu efisiensi anggaran yang masih menjadi perdebatan.
“Pembahasan RUU TNI di hotel mewah membuktikan bahwa pemotongan anggaran hanya sebatas retorika. Pemerintah seolah tidak memiliki rasa malu dan hanya memberikan janji kosong,” ujarnya.
Oleh karena itu, Subaidi mendesak DPR dan Presiden untuk segera menghentikan pembahasan revisi UU TNI.
Menurutnya, perubahan aturan ini bertentangan dengan semangat reformasi TNI dan berpotensi menghidupkan kembali praktik dwi fungsi ABRI.
“DPR dan Presiden harus membuka ruang partisipasi publik dalam pembahasan revisi ini. Aturan baru harus tetap menjunjung tinggi supremasi sipil, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM),” Tutupnya.
Penulis : Mif
.
