Dugaan Nikah Siri, Rektor UNIBA Madura Terancam Dipecat!

Selasa, 11 Maret 2025 - 23:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto. Herman Wahyudi, SH. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FORPkot (Kanan), Rektor Universitas Bahaudin Mudhary (UNIBA) Madura (Kiri) Prof. Dr. Ir. H. Rachmad Hidayat, MT., IPU., ASEAN.ENG

Foto. Herman Wahyudi, SH. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FORPkot (Kanan), Rektor Universitas Bahaudin Mudhary (UNIBA) Madura (Kiri) Prof. Dr. Ir. H. Rachmad Hidayat, MT., IPU., ASEAN.ENG

SUMENEP, nusainsider.com Rektor Universitas Bahaudin Mudhary (UNIBA) Madura, Rachmat Hidayat, diduga menikah secara diam-diam. Akibatnya, ia terancam diberhentikan dengan tidak hormat.

Dugaan ini mencuat setelah beredar kabar bahwa Rachmat Hidayat menikah siri dengan dua perempuan, salah satunya disebut-sebut sebagai dosen di UNIBA Madura, sementara identitas perempuan lainnya belum diketahui secara pasti.

Kasus ini pun menjadi sorotan berbagai pihak, termasuk yayasan, akademisi, praktisi hukum, serta mahasiswa. Isu ini bahkan telah viral di media sosial dan media massa.

Diketahui, Rachmat Hidayat merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Nomor Induk Kepegawaian (NIK) 19740619.201808.1.010. Sebagai ASN, ia terikat aturan yang melarang pernikahan tanpa izin dari pejabat berwenang.

Praktisi hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Forum Pembela Keadilan dan Orang-orang Tertindas (LBH-FORpKOt), Herman Wahyudi, menegaskan bahwa seorang ASN yang juga pejabat kampus tidak diperbolehkan menikah secara diam-diam atau berpoligami tanpa izin.

“Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang merupakan perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983. ASN wajib mendapatkan izin dari pejabat berwenang jika ingin menikah lagi. Pelanggaran terhadap aturan ini bisa berujung pada pemecatan,” ujar Herman kepada media nusainsider.com, Selasa (11/03/2025).

Herman juga menjelaskan bahwa aturan ini dibuat untuk mencegah konflik kepentingan serta menjaga etika di lingkungan ASN.

Baca Juga :  Masyarakat Pesisir Wajib Tahu, Begini Himbauan BMKG Sumenep

Menurutnya, dugaan pelanggaran yang dilakukan Rachmat Hidayat harus diproses sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Selain aturan ASN, lanjut Herman, dugaan pernikahan siri ini juga bisa melanggar Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatur sanksi bagi mereka yang menikah diam-diam atau berpoligami tanpa izin pengadilan dan persetujuan istri sah.

“Pasal 279 KUHP bisa dikenakan bagi seseorang yang menikah lebih dari satu tanpa izin, dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara,” tegasnya.

Lebih lanjut, Rektor UNIBA Madura juga berpotensi dijerat dengan Pasal 284 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang perzinaan, dengan ancaman pidana bagi mereka yang sudah terikat perkawinan sah.

Baca Juga :  Polres Sumenep Perketat Pengawasan Malam Hari, Kapolres Pimpin Patroli KRYD

Kasus dugaan skandal ini dikabarkan telah sampai ke pihak yayasan, yang kini tengah melakukan investigasi internal. Jika terbukti melanggar aturan, Rachmat Hidayat berisiko diberhentikan dengan tidak hormat oleh pejabat berwenang dan pihak yayasan.

Sementara itu, Rachmat Hidayat membantah semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

“Siapa yang mengatakan itu? Ada buktinya saya menyalahgunakan wewenang? Jangan menuduh tanpa dasar. Sejak kapan rektor punya kewenangan mengangkat dosen? Saya mau berhubungan dengan siapa pun, apakah itu salah?” ujar Rachmat melalui pesan WhatsApp, Sabtu (01/03/2025) lalu.

Senada dengan Rachmat, seorang dosen berinisial UM yang disebut-sebut sebagai wanita yang dinikahi siri juga menepis isu tersebut.

“Itu tidak benar. Semua ini hanya fitnah,” tegasnya saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Sabtu (01/03/2025).

Hingga berita ini diterbitkan, pihak UNIBA Madura belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan skandal ini. Tim media ini masih berupaya mengonfirmasi pihak yayasan untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut.

Baca Juga :  Warga Gili Iyang Desak PLN, Target Listrik Normal 20 Desember 2025

Kasus ini menjadi peringatan bagi ASN dan pejabat publik agar menaati aturan perkawinan. Integritas dan kepatuhan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam dunia akademik.

Loading

Penulis : Dre

Berita Terkait

Fauzi As : Wakil Bupati atau Pajangan Serambi?
Pengusaha Rokok Madura Tolak SKM Golongan III Nasional, Minta Perlakuan Khusus untuk Madura
Perkuat Kolaborasi Antarinstansi, Polres dan BPS Sumenep Bahas Strategi Ketahanan Pangan
“Lansia Tangguh, Indonesia Tumbuh”, Dinkes P2KB Sumenep Gaungkan Semangat HLUN 2026
Iduladha 1447 H, PAC PDI Perjuangan Nonggunong Perkuat Solidaritas Lewat Kurban
Kepala Dinkes P2KB Sumenep Ajak Masyarakat Jadikan Iduladha Sebagai Momentum Kebaikan
Kepala Bappeda Sumenep: Nilai Pengorbanan Idul Adha Jadi Inspirasi Membangun Daerah
Malam Takbir di Pendopo Keraton Sumenep, Iduladha Dijadikan Momentum Perkuat Harmoni Sosial

Berita Terkait

Sabtu, 30 Mei 2026 - 18:26 WIB

Fauzi As : Wakil Bupati atau Pajangan Serambi?

Sabtu, 30 Mei 2026 - 14:46 WIB

Pengusaha Rokok Madura Tolak SKM Golongan III Nasional, Minta Perlakuan Khusus untuk Madura

Sabtu, 30 Mei 2026 - 11:37 WIB

Perkuat Kolaborasi Antarinstansi, Polres dan BPS Sumenep Bahas Strategi Ketahanan Pangan

Jumat, 29 Mei 2026 - 07:46 WIB

“Lansia Tangguh, Indonesia Tumbuh”, Dinkes P2KB Sumenep Gaungkan Semangat HLUN 2026

Kamis, 28 Mei 2026 - 16:45 WIB

Iduladha 1447 H, PAC PDI Perjuangan Nonggunong Perkuat Solidaritas Lewat Kurban

Rabu, 27 Mei 2026 - 09:32 WIB

Kepala Bappeda Sumenep: Nilai Pengorbanan Idul Adha Jadi Inspirasi Membangun Daerah

Rabu, 27 Mei 2026 - 00:54 WIB

Malam Takbir di Pendopo Keraton Sumenep, Iduladha Dijadikan Momentum Perkuat Harmoni Sosial

Selasa, 26 Mei 2026 - 23:13 WIB

Sumenep Kembali Raih WTP, Prestasi Kesembilan Kali Berturut-turut

Berita Terbaru

Foto. Ilustrasi

Hukum

Fauzi As : Wakil Bupati atau Pajangan Serambi?

Sabtu, 30 Mei 2026 - 18:26 WIB