Dugaan Nikah Siri, Rektor UNIBA Madura Terancam Dipecat!

Selasa, 11 Maret 2025 - 23:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto. Herman Wahyudi, SH. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FORPkot (Kanan), Rektor Universitas Bahaudin Mudhary (UNIBA) Madura (Kiri) Prof. Dr. Ir. H. Rachmad Hidayat, MT., IPU., ASEAN.ENG

Foto. Herman Wahyudi, SH. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FORPkot (Kanan), Rektor Universitas Bahaudin Mudhary (UNIBA) Madura (Kiri) Prof. Dr. Ir. H. Rachmad Hidayat, MT., IPU., ASEAN.ENG

SUMENEP, nusainsider.com Rektor Universitas Bahaudin Mudhary (UNIBA) Madura, Rachmat Hidayat, diduga menikah secara diam-diam. Akibatnya, ia terancam diberhentikan dengan tidak hormat.

Dugaan ini mencuat setelah beredar kabar bahwa Rachmat Hidayat menikah siri dengan dua perempuan, salah satunya disebut-sebut sebagai dosen di UNIBA Madura, sementara identitas perempuan lainnya belum diketahui secara pasti.

Kasus ini pun menjadi sorotan berbagai pihak, termasuk yayasan, akademisi, praktisi hukum, serta mahasiswa. Isu ini bahkan telah viral di media sosial dan media massa.

Diketahui, Rachmat Hidayat merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Nomor Induk Kepegawaian (NIK) 19740619.201808.1.010. Sebagai ASN, ia terikat aturan yang melarang pernikahan tanpa izin dari pejabat berwenang.

Praktisi hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Forum Pembela Keadilan dan Orang-orang Tertindas (LBH-FORpKOt), Herman Wahyudi, menegaskan bahwa seorang ASN yang juga pejabat kampus tidak diperbolehkan menikah secara diam-diam atau berpoligami tanpa izin.

“Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang merupakan perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983. ASN wajib mendapatkan izin dari pejabat berwenang jika ingin menikah lagi. Pelanggaran terhadap aturan ini bisa berujung pada pemecatan,” ujar Herman kepada media nusainsider.com, Selasa (11/03/2025).

Herman juga menjelaskan bahwa aturan ini dibuat untuk mencegah konflik kepentingan serta menjaga etika di lingkungan ASN.

Baca Juga :  Duh! Kades Jangkong Hipnotis Masyarakat Dengan Cara Ini

Menurutnya, dugaan pelanggaran yang dilakukan Rachmat Hidayat harus diproses sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Selain aturan ASN, lanjut Herman, dugaan pernikahan siri ini juga bisa melanggar Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatur sanksi bagi mereka yang menikah diam-diam atau berpoligami tanpa izin pengadilan dan persetujuan istri sah.

“Pasal 279 KUHP bisa dikenakan bagi seseorang yang menikah lebih dari satu tanpa izin, dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara,” tegasnya.

Lebih lanjut, Rektor UNIBA Madura juga berpotensi dijerat dengan Pasal 284 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang perzinaan, dengan ancaman pidana bagi mereka yang sudah terikat perkawinan sah.

Baca Juga :  Suara Kepulauan, Muslimat Torjek Kangayan Deklarasi Dukung FAHAM

Kasus dugaan skandal ini dikabarkan telah sampai ke pihak yayasan, yang kini tengah melakukan investigasi internal. Jika terbukti melanggar aturan, Rachmat Hidayat berisiko diberhentikan dengan tidak hormat oleh pejabat berwenang dan pihak yayasan.

Sementara itu, Rachmat Hidayat membantah semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

“Siapa yang mengatakan itu? Ada buktinya saya menyalahgunakan wewenang? Jangan menuduh tanpa dasar. Sejak kapan rektor punya kewenangan mengangkat dosen? Saya mau berhubungan dengan siapa pun, apakah itu salah?” ujar Rachmat melalui pesan WhatsApp, Sabtu (01/03/2025) lalu.

Senada dengan Rachmat, seorang dosen berinisial UM yang disebut-sebut sebagai wanita yang dinikahi siri juga menepis isu tersebut.

“Itu tidak benar. Semua ini hanya fitnah,” tegasnya saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Sabtu (01/03/2025).

Hingga berita ini diterbitkan, pihak UNIBA Madura belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan skandal ini. Tim media ini masih berupaya mengonfirmasi pihak yayasan untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut.

Baca Juga :  Event Sumenep kembali Mendapat Kritikan dari Aktivis PMII Sumenep, Disbudporapar Respon Begini

Kasus ini menjadi peringatan bagi ASN dan pejabat publik agar menaati aturan perkawinan. Integritas dan kepatuhan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam dunia akademik.

Loading

Penulis : Dre

Berita Terkait

Polresta Sumenep: Pangkat Naik, Pintu Informasi Turun
H. Bambang Budianto ; Dari Pembinaan Menuju Kemandirian dan Masa Depan yang Lebih Baik
CV Ayunda Permata Sejahtera Dukung Transformasi Lapas Pamekasan Jadi Tempat Pembinaan yang Produktif
Bupati Fauzi Dorong Budaya Digital, Belanja Kuliner Rp1 dengan QRIS Ramaikan Jumat Sehat
KPRI RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep Raih Predikat Koperasi Sehat, Wujud Komitmen Bangun Ekosistem SDM Berkualitas
Surga Tersembunyi Sumenep Diminta Jadi Sumber PAD Baru, Wakil Ketua DPRD Soroti Infrastruktur Wisata
Gerakan Green School UINSA Dorong Siswa SD di Bondowoso Jadi Pelopor Peduli Lingkungan
MPLS Hari Kelima Lughatul Islamiyah Berlangsung Meriah, Disdik Sumenep Apresiasi Pendekatan Ramah Anak

Berita Terkait

Sabtu, 18 Juli 2026 - 09:49 WIB

Polresta Sumenep: Pangkat Naik, Pintu Informasi Turun

Sabtu, 18 Juli 2026 - 08:48 WIB

H. Bambang Budianto ; Dari Pembinaan Menuju Kemandirian dan Masa Depan yang Lebih Baik

Sabtu, 18 Juli 2026 - 06:42 WIB

CV Ayunda Permata Sejahtera Dukung Transformasi Lapas Pamekasan Jadi Tempat Pembinaan yang Produktif

Jumat, 17 Juli 2026 - 17:36 WIB

Bupati Fauzi Dorong Budaya Digital, Belanja Kuliner Rp1 dengan QRIS Ramaikan Jumat Sehat

Jumat, 17 Juli 2026 - 14:49 WIB

KPRI RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep Raih Predikat Koperasi Sehat, Wujud Komitmen Bangun Ekosistem SDM Berkualitas

Jumat, 17 Juli 2026 - 11:50 WIB

Gerakan Green School UINSA Dorong Siswa SD di Bondowoso Jadi Pelopor Peduli Lingkungan

Jumat, 17 Juli 2026 - 07:53 WIB

MPLS Hari Kelima Lughatul Islamiyah Berlangsung Meriah, Disdik Sumenep Apresiasi Pendekatan Ramah Anak

Jumat, 17 Juli 2026 - 07:47 WIB

Astaghfirullah! Diduga Tinggal Bersama Wanita Lain, Seorang Suami Digerebek Istri di Kos Kota Sumenep

Berita Terbaru

Foto. Fauzi As, Pengamat Kebijakan Publik asal kota Keris Sumenep, Istimewa for nusainsider.com/Toifur Ali Wafa

Hukum

Polresta Sumenep: Pangkat Naik, Pintu Informasi Turun

Sabtu, 18 Jul 2026 - 09:49 WIB