SUMENEP, nusainsider.com — Kapolres Sumenep, AKBP Henri Noveri Santoso, S.H., S.I.K., M.M., bersama sejumlah pejabat daerah melakukan pengecekan langsung terhadap stok dan pendistribusian pupuk bersubsidi di Kios Makmur, milik H. Fauzi, Dusun Polay, Desa Gilang, Kecamatan Bluto.
Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi penyelewengan distribusi pupuk di tingkat pengecer sekaligus memastikan kebutuhan petani terpenuhi menjelang musim tanam kedua tahun 2025.
Pengecekan tersebut melibatkan Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Pertanian, serta Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sumenep.
Tujuannya untuk menjamin transparansi serta ketepatan sasaran dalam penyaluran pupuk bersubsidi.
“Kami bersama instansi terkait melakukan pengecekan di sejumlah kios pupuk bersubsidi untuk memastikan distribusinya tepat sasaran dan stoknya aman,” ujar Kapolres Sumenep saat dikonfirmasi usai kegiatan.
Menurutnya, ketersediaan pupuk bersubsidi sangat penting dalam mendukung program pemerintah pusat, khususnya program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan terwujudnya swasembada pangan nasional.
Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, stok pupuk bersubsidi di tingkat pengecer masih cukup untuk memenuhi kebutuhan para petani, terutama menjelang masa tanam berikutnya.
Kapolres menambahkan bahwa pengawasan akan terus dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, dari tingkat distributor hingga ke tangan petani, guna meminimalkan potensi penyalahgunaan.
“Pengawasan ini merupakan bentuk komitmen kami untuk mendukung ketahanan pangan nasional sebagaimana yang dicanangkan dalam program Asta Cita oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan distribusi pupuk subsidi agar program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani.
“Peran aktif masyarakat sangat kami harapkan. Jika menemukan dugaan penyelewengan, jangan ragu melapor kepada kepolisian,” tegasnya.
Dengan keterlibatan Polri, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat, diharapkan distribusi pupuk bersubsidi bisa berjalan lebih efektif, efisien, dan bebas dari penyimpangan.
Selain itu, Kapolres menyebut bahwa kepolisian siap mendukung penuh kebijakan nasional terkait ketahanan pangan dengan memastikan kebutuhan dasar petani seperti pupuk dapat terpenuhi secara merata.
“Ini merupakan bentuk konkret dari sinergi Polri dengan pemerintah daerah dalam mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden untuk mencapai kemandirian pangan,” imbuh Kapolres.
Kegiatan pengecekan ini pun mendapat respons positif dari pihak kios dan masyarakat setempat, yang berharap pengawasan serupa bisa dilakukan secara berkala agar distribusi pupuk tetap terkendali.
Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas ketahanan pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep juga menyatakan komitmennya untuk terus bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam memantau pendistribusian pupuk subsidi di lapangan.
Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah menetapkan sejumlah mekanisme pendistribusian yang transparan dan akuntabel, serta menyusun data petani penerima secara rinci berdasarkan kebutuhan.
“Sinergi ini penting agar tidak ada celah penyimpangan yang merugikan petani,” kata Chainur rasyid kepada media ini.
Dengan pengawasan menyeluruh, baik dari sisi administratif maupun teknis di lapangan, pupuk bersubsidi diharapkan dapat disalurkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah.
Langkah antisipatif semacam ini juga menjadi bentuk tanggung jawab moral aparat dan pemerintah terhadap keberlangsungan sektor pertanian, khususnya di Kabupaten Sumenep yang sebagian besar wilayahnya bergantung pada sektor ini, “Tutupnya.
Penulis : Mif
