SUMENEP, nusainsider.com — Kerusakan parah akses jalan menuju Pelabuhan Masalembu kembali menjadi sorotan.
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Jawa Timur bersama Pimpinan Daerah (PD) Pemuda Muhammadiyah mendesak Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, agar segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki infrastruktur tersebut.
Desakan ini muncul karena kondisi jalan yang dinilai semakin membahayakan keselamatan masyarakat. Akses menuju pelabuhan yang menjadi urat nadi transportasi warga kepulauan itu dilaporkan telah lama rusak, namun hingga kini belum mendapatkan penanganan serius dari pemerintah provinsi.
Sekretaris BEM Nusantara Jawa Timur, Moh. Syauqi, menegaskan bahwa perbaikan jalan tersebut tidak boleh lagi ditunda. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak menunggu hingga terjadi korban jiwa baru kemudian bertindak.
“Jangan sampai kerusakan akses Pelabuhan Masalembu itu memakan korban jiwa baru mau diperbaiki oleh Pemprov Jatim. Sebab, kondisi akses jalan pelabuhan Masalembu itu sudah lama dilaporkan rusak parah dan berpotensi memakan korban,” ujarnya, Sabtu (28/3/2026).
Menurut Syauqi, lambannya penanganan persoalan ini mencerminkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap wilayah kepulauan.
Ia bahkan menilai bahwa pemerintah provinsi terkesan lebih fokus pada pencitraan dibanding menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
Ia juga menyoroti adanya ketimpangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan. Dalam pandangannya, kondisi ini tidak hanya sebatas masalah infrastruktur, tetapi juga menyangkut keadilan pembangunan yang seharusnya dirasakan secara merata.
“Ini bukan hanya soal jalan rusak. Ini soal keadilan pembangunan. Wilayah kepulauan seperti Masalembu seharusnya menjadi prioritas karena sangat bergantung pada akses transportasi laut,” tegasnya.
Lebih lanjut, Syauqi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak bisa lepas tangan dalam persoalan ini. Mengingat kewenangan pengelolaan pelabuhan berada di tingkat provinsi, maka tanggung jawab perbaikan akses jalan tersebut juga melekat pada pemerintah provinsi.
“Kalau kewenangannya di provinsi, maka tanggung jawabnya jelas. Jangan sampai masyarakat terus menanggung risiko keselamatan hanya karena lambannya respons dari pihak otoritas,” tambahnya.
BEM Nusantara Jawa Timur pun menyatakan komitmennya untuk mengawal langsung aspirasi masyarakat Masalembu. Mereka berencana terus menekan pemerintah agar segera mengambil langkah nyata dalam memperbaiki kondisi jalan tersebut.
“Kami akan mengawal langsung keluhan masyarakat Masalembu ini sampai ada langkah nyata dari pemerintah. Jangan sampai suara warga kepulauan terus diabaikan, karena ini menyangkut hak dasar dan keselamatan mereka,” tegas Syauqi.
Ia juga mengkritik fokus pemerintah yang dinilai belum menyentuh persoalan utama di lapangan. Menurutnya, program mudik dan balik gratis yang sempat disoroti pemerintah provinsi tidak menjawab kebutuhan mendesak masyarakat Masalembu.
“Seharusnya yang dilihat adalah kondisi riil di lapangan. Infrastruktur dasar seperti akses jalan pelabuhan jauh lebih mendesak karena menyangkut keselamatan,” katanya.
Sementara itu, Ketua PD Pemuda Muhammadiyah, Andriansyah, turut menyuarakan dukungan terhadap aspirasi masyarakat.
Ia bahkan mengusulkan agar pengelolaan Pelabuhan Masalembu dikembalikan ke Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III setempat.
Menurutnya, instansi di bawah kementerian tersebut dinilai lebih responsif dalam menangani persoalan pelabuhan, termasuk dalam merespons keluhan masyarakat di daerah.
“Jika Pemprov Jawa Timur tidak menunjukkan kepedulian, maka sudah sepatutnya pengelolaan dikembalikan ke Kementerian Perhubungan agar penanganannya lebih optimal,” ujarnya.
Hingga saat ini, kerusakan akses jalan menuju Pelabuhan Masalembu masih menjadi keluhan utama warga. Jalan yang dipenuhi lubang dan kondisi permukaan yang rusak parah membuat aktivitas masyarakat terganggu, bahkan berisiko tinggi bagi keselamatan pengguna.
Sebagai wilayah kepulauan, Masalembu sangat bergantung pada transportasi laut untuk mobilitas orang maupun distribusi barang.
Pelabuhan menjadi titik vital yang menopang perekonomian masyarakat, sehingga akses menuju fasilitas tersebut seharusnya menjadi prioritas utama dalam pembangunan.
Namun, kondisi yang terjadi justru sebaliknya. Minimnya perhatian terhadap infrastruktur dasar di wilayah kepulauan dinilai mempertegas ketimpangan pembangunan yang selama ini dirasakan warga.
Desakan dari berbagai elemen, baik mahasiswa maupun organisasi kepemudaan, diharapkan dapat mendorong pemerintah provinsi untuk segera mengambil langkah konkret. Masyarakat pun berharap perbaikan segera dilakukan sebelum kondisi yang ada benar-benar menimbulkan korban.
Persoalan ini menjadi pengingat bahwa pembangunan yang adil tidak hanya terpusat di wilayah daratan, tetapi juga harus menjangkau daerah kepulauan yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan ekonomi dan kehidupan masyarakat.
Penulis : Wafa
