SUMENEP, nusainsider.com — Pimpinan Redaksi nusainsider.com dan masyarakat kepulauan Sapeken mendesak Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional Tol Laut Sabuk Nusantara 74.
Bahkan, ia meminta adanya penghentian sementara pelayaran pada rute Kalianget–Kangean–Sapeken.
Desakan tersebut muncul akibat seringnya terjadi keterlambatan pelayaran yang dikeluhkan masyarakat. Kapal perintis yang menjadi bagian dari program Tol Laut itu diduga kerap mengangkut muatan barang melebihi kapasitas yang telah ditentukan.
Kondisi ini dinilai tidak hanya berdampak pada lamanya waktu tempuh perjalanan, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan penumpang. Terlebih, masyarakat kepulauan sangat bergantung pada transportasi laut sebagai akses utama mobilitas.
Pimpinan Redaksi nusainsider.com Toifur Ali Wafa menegaskan, pemerintah pusat harus bertindak tegas dalam menyikapi persoalan tersebut. Evaluasi menyeluruh dianggap penting untuk memastikan operasional kapal berjalan sesuai standar keselamatan.
“Jika ini terus dibiarkan, bukan hanya pelayanan yang buruk, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti belum adanya pemisahan fungsi kapal secara jelas. Selama ini, kapal Sabuk Nusantara 74 dinilai masih mencampur antara pengangkutan penumpang dan barang dalam satu ruang.
Akibatnya, barang kerap ditempatkan di area penumpang, yang tidak hanya mengurangi kenyamanan, tetapi juga meningkatkan risiko saat pelayaran berlangsung.
Keluhan serupa disampaikan oleh Rahem, warga Kepulauan Sapeken. Ia mengaku kondisi tersebut sudah berlangsung cukup lama tanpa adanya perbaikan signifikan dari pihak terkait.
Menurutnya, kapal sering kali memuat barang dalam jumlah besar yang kemudian diturunkan di wilayah Kepulauan Kangean. Hal itu membuat perjalanan menjadi lebih lama dari jadwal yang telah ditetapkan.
“Sering muatan berlebih dan diturunkan di Kangean, sehingga perjalanan jadi semakin lama,” ungkapnya, Rabu (31/3/2026).
Rahem juga mengaku khawatir terhadap aspek keselamatan, terutama saat cuaca buruk melanda. Gelombang tinggi dan angin kencang dinilai semakin memperbesar risiko jika kapal tidak beroperasi sesuai kapasitas.
Ia berharap pemerintah tidak hanya berhenti pada evaluasi, tetapi juga berani mengambil langkah tegas jika kondisi tidak kunjung membaik. Penghentian sementara operasional kapal dinilai bisa menjadi solusi untuk melakukan pembenahan total.
“Kalau tidak ada perubahan, lebih baik dihentikan sementara sampai benar-benar dibenahi,” ujarnya.
Rahem juga menekankan pentingnya pemisahan fungsi kapal secara tegas. Kapal penumpang harus difokuskan pada kenyamanan dan keselamatan, sementara kapal barang khusus untuk distribusi logistik.
Dengan sistem tersebut, diharapkan tidak lagi terjadi penumpukan barang di area penumpang yang selama ini menjadi sumber keluhan utama.
Selain itu, masyarakat juga berharap perjalanan menuju wilayah kepulauan seperti Sapeken dapat ditempuh lebih cepat dan efisien tanpa hambatan bongkar muat yang berlebihan.
Pemerintah daerah pun didorong untuk ikut aktif melakukan pengawasan terhadap operasional Tol Laut. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai penting agar pelayanan benar-benar berpihak pada masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pewarta masih belum mendapatkan konfirmasi resmi dari Kementerian Perhubungan maupun PT Pelni terkait persoalan tersebut.
Penulis : Wafa
