SAMPANG, nusainsider.com — Pulau Madura dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam. Mulai dari komoditas tembakau, garam, hingga potensi minyak dan gas (migas), seluruhnya menjadi modal besar bagi pembangunan ekonomi kawasan.
Namun, ironi masih membayangi karena kekayaan tersebut belum mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat secara merata. Tingginya angka kemiskinan masih menjadi persoalan serius di empat kabupaten di Madura, khususnya Kabupaten Sampang.
Persoalan tersebut menjadi fokus pembahasan dalam seminar bertajuk “Roadmap Kesejahteraan di Madura: Dari Transformasi Pendidikan hingga Pengembangan Potensi Daerah” yang diselenggarakan Visi Politik (Vispol) Indonesia di Hotel Bahagia, Sampang, Minggu (2/8/2026).
Seminar tersebut dihadiri berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, pejabat pemerintah daerah, tokoh politik, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, kalangan pemuda, hingga para petani.
Forum itu menjadi ruang diskusi untuk merumuskan strategi pembangunan Madura yang lebih berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dua narasumber hadir dalam kegiatan tersebut, yakni Direktur Vispol Indonesia Misbahul Munir Ali, S.H., M.H., serta Pemimpin Redaksi Klik Madura sekaligus penulis buku Merajut Mimpi Madura Provinsi, Prengki Wirananda, S.Kel., M.Si. Keduanya mengupas berbagai persoalan mendasar yang dinilai menjadi penyebab belum optimalnya kesejahteraan masyarakat di Pulau Garam.
Dalam paparannya, Misbahul Munir Ali menegaskan bahwa persoalan utama Madura bukan terletak pada keterbatasan sumber daya alam, melainkan pada belum optimalnya pengelolaan potensi yang dimiliki.
Menurutnya, kekayaan alam hanya akan menjadi angka statistik apabila tidak mampu diolah menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Ia memaparkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Sampang masih mencapai 20,6 persen, menjadikannya sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur dan termasuk yang tertinggi secara nasional.
Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi alarm bahwa pendekatan pembangunan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas manusia sebagai pengelola sumber daya.
“Pendidikan menjadi fondasi utama. Masyarakat harus mampu mengenali, mengelola, sekaligus mengembangkan potensi daerahnya agar memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan,” ujar Misbah.
Ia menjelaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia harus berjalan beriringan dengan pembangunan sektor ekonomi. Tanpa SDM yang kompeten, kekayaan alam hanya akan dinikmati oleh pihak lain yang memiliki kemampuan mengelola dan mengolah hasil produksi menjadi produk bernilai tinggi.
Selain pendidikan, Misbah juga menyoroti pentingnya hilirisasi komoditas unggulan Madura, terutama tembakau dan garam. Selama ini sebagian besar hasil produksi dijual dalam bentuk bahan mentah sehingga keuntungan terbesar justru dinikmati daerah lain yang memiliki industri pengolahan.
Menurutnya, keberadaan industri hilir akan membuka lapangan kerja baru, meningkatkan nilai jual komoditas, sekaligus memperkuat perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang mampu mendorong tumbuhnya industri berbasis potensi lokal.
Sementara itu, Prengki Wirananda menilai bahwa penyusunan roadmap kesejahteraan Madura harus diawali dengan pemetaan potensi di setiap kabupaten. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga kebijakan pembangunan tidak dapat disamaratakan.
Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu menghadirkan proyek-proyek strategis yang sesuai dengan keunggulan masing-masing wilayah. Langkah tersebut harus diperkuat dengan pendidikan vokasi agar masyarakat memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan sektor unggulan di daerahnya.
Prengki juga menyoroti masih rendahnya pemahaman petani tembakau mengenai standar kualitas hasil panen. Menurutnya, kondisi itu menyebabkan posisi tawar petani menjadi lemah dalam rantai perdagangan karena harga lebih banyak ditentukan oleh tengkulak.
“Ketika petani memahami standar kualitas, mereka memiliki posisi tawar yang lebih kuat karena mengetahui nilai produknya sendiri,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pendidikan berbasis potensi daerah menjadi kebutuhan mendesak agar generasi muda Madura tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menjadi pelaku usaha yang mengembangkan kekayaan alam daerahnya.
Program pendidikan yang terintegrasi dengan kebutuhan industri lokal, lanjut Prengki, akan membantu menciptakan tenaga kerja yang kompeten sekaligus mempercepat proses hilirisasi berbagai komoditas unggulan Madura.
Diskusi berlangsung interaktif. Para peserta yang berasal dari kalangan petani, akademisi, pejabat daerah, hingga tokoh masyarakat menyampaikan berbagai pandangan dan pengalaman terkait persoalan pembangunan di Madura.
Berbagai gagasan yang muncul dalam forum tersebut mengerucut pada satu kesimpulan bahwa persoalan kemiskinan di Madura tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu kebijakan. Dibutuhkan langkah yang terintegrasi antara peningkatan kualitas pendidikan, penguatan sumber daya manusia, pemetaan potensi daerah, pembangunan proyek strategis, serta hilirisasi komoditas unggulan.
Melalui seminar tersebut, Vispol Indonesia berharap lahir sebuah roadmap pembangunan yang mampu menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan jangka panjang.
Dengan pendekatan yang tepat, kekayaan sumber daya alam Madura diharapkan tidak lagi menjadi potensi yang belum tergarap, melainkan benar-benar menjadi penggerak utama peningkatan kesejahteraan masyarakat di Pulau Garam.
Penulis : Wafa
