SUMENEP, nusainsider.com — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) turun langsung ke Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, untuk memetakan potensi sekaligus persoalan pembangunan di wilayah pesisir dan kepulauan.
Kunjungan lapangan yang berlangsung pada 3-4 September 2026 tersebut menjadi bagian dari kajian penyusunan rekomendasi kebijakan pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) dengan pendekatan Hub and Spoke.
Selama berada di Sumenep, tim Bappenas meninjau sejumlah sektor strategis yang dinilai memiliki peran penting dalam mempercepat pembangunan daerah.
Di antaranya konektivitas dan aktivitas Pelabuhan Kalianget, pengembangan industri dan hilirisasi garam, perikanan, pertanian, layanan kesehatan, penyediaan air bersih, energi, hingga pengelolaan lingkungan.
Persoalan energi menjadi salah satu perhatian utama, khususnya di wilayah kepulauan yang masih bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) berbahan bakar minyak.
Bersama PLN, Bappenas membahas peluang pengalihan PLTD menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dilengkapi sistem penyimpanan energi berbasis baterai.
Skema tersebut dinilai berpotensi menekan ketergantungan terhadap bahan bakar minyak sekaligus mengurangi biaya produksi listrik. Pembahasan terutama diarahkan untuk wilayah kepulauan seperti Gili Raja dan Kangean yang masih menghadapi tantangan dalam penyediaan energi.
Selain energi, sektor pangan juga menjadi perhatian. Tim Bappenas berdialog dengan kelompok tani di Desa Braji serta meninjau mekanisme penyuluhan pertanian di Kecamatan Gapura.
Bappenas juga melihat langsung pelaksanaan program Kampung Nelayan Merah Putih di Kecamatan Batang-Batang sebagai salah satu upaya memperkuat perekonomian sekaligus ketahanan pangan masyarakat pesisir.
Potensi hilirisasi komoditas garam tak luput dari kajian. Tim mengunjungi PT Mulya Anugerah Sumekar yang mengembangkan garam konsumsi premium serta sejumlah produk turunan bernilai tambah, termasuk garam untuk kebutuhan spa.
Sementara itu, persoalan air bersih di wilayah kepulauan turut menjadi bagian penting dalam pemetaan. Bappenas berdiskusi dengan Perumda Air Minum Sumekar mengenai penguatan layanan, termasuk rehabilitasi jaringan perpipaan dan pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan.
Rangkaian kunjungan tersebut kemudian ditutup dengan audiensi bersama Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo.
Dalam pertemuan itu, tim Bappenas menyampaikan sejumlah temuan dari hasil peninjauan lapangan sekaligus membahas langkah strategis untuk mempercepat pembangunan kawasan pesisir dan kepulauan.
Ketua Tim Program Penyusunan Kebijakan Inovatif Pengembangan WP3K Bappenas, Aditya Widya Pradipta, mengatakan Sumenep menjadi salah satu wilayah penting dalam kajian nasional mengenai pembangunan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
Menurutnya, kajian tersebut tidak hanya dilakukan di Sumenep, tetapi juga mencakup sejumlah wilayah lain, seperti Natuna, Sabang, dan Kepulauan Seribu. Khusus Sumenep, perhatian diarahkan pada Pulau Kangean dan kawasan pesisir.
“Lima dimensi utama yang menjadi kajian meliputi transformasi ekonomi, infrastruktur dan konektivitas, ketahanan pangan, air dan energi, serta lingkungan hidup dan sosial ekonomi masyarakat,” ungkap Aditya.
Ia menjelaskan, hasil kajian tersebut ditargetkan rampung pada akhir Desember 2026. Rekomendasi yang dihasilkan nantinya diharapkan menjadi pijakan dalam penyusunan standar pembangunan wilayah kepulauan sekaligus penentuan program prioritas.
“Rekomendasi kebijakan ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026 sebagai dasar penyusunan standar pembangunan kepulauan dan program prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Sumenep Arif Firmanto yang turut mendampingi kunjungan Bappenas menyampaikan bahwa kajian tersebut menjadi momentum penting bagi Sumenep untuk menyampaikan secara langsung potensi dan kebutuhan pembangunan di wilayah pesisir maupun kepulauan.
Menurutnya, karakter geografis Sumenep yang memiliki wilayah kepulauan membutuhkan pendekatan pembangunan yang tidak bisa disamakan dengan wilayah daratan, “Pungkasnya.
Ditambahkan, Ia berharap hasil kajian Bappenas dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret dan sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga kebutuhan masyarakat kepulauan dapat menjadi bagian dari prioritas pembangunan nasional.
Dengan adanya kajian tersebut, berbagai persoalan seperti konektivitas, energi, air bersih, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi, hingga pengelolaan lingkungan diharapkan mendapat perhatian yang lebih terarah dan berkelanjutan, “Tutupnya.
Penulis : Wafa
