SURABAYA, nusainsider.com — Antrean panjang dan sulitnya masyarakat mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah wilayah Jawa Timur mendapat sorotan dari Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI) PKC PMII Jawa Timur.
Persoalan tersebut mulai terlihat sejak Minggu (6/9/2026) dan semakin mencolok pada Senin (7/9/2026) hingga Selasa (8/9/2026).
Kondisi itu dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah, terutama Jember, Lumajang, Situbondo, dan Bondowoso. Antrean kendaraan di sejumlah SPBU bahkan mengular hingga keluar area SPBU.
Kondisi tersebut tidak hanya membuat masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM, tetapi juga berpotensi mengganggu mobilitas dan aktivitas ekonomi warga yang sehari-hari bergantung pada ketersediaan BBM.
Di Situbondo, antrean BBM dilaporkan mulai terjadi sejak Minggu (6/9/2026). Sehari kemudian, sejumlah SPBU dipenuhi kendaraan yang mengantre hingga beberapa kilometer.
Masyarakat harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan BBM, terutama Pertalite.
Pertamina menyebut kondisi tersebut berkaitan dengan kemacetan di kawasan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, yang berdampak terhadap perjalanan mobil tangki pengangkut BBM menuju Situbondo dan Bondowoso.
Waktu tempuh mobil tangki yang biasanya sekitar 8–10 jam disebut meningkat menjadi 15–23 jam akibat kemacetan. Sedikitnya 10 mobil tangki yang memasok wilayah Situbondo dan Bondowoso ikut terdampak.
Di Bondowoso, antrean panjang juga terjadi sejak beberapa hari terakhir dan semakin terlihat pada Senin (7/9/2026).
Pertamina kemudian memperkuat pasokan Pertalite ke Bondowoso. Sebagian distribusi juga dialihkan melalui jalur Surabaya dan Malang akibat terganggunya jalur distribusi dari Tanjung Wangi.
Pada 5 September 2026, realisasi distribusi Pertalite ke Bondowoso disebut telah mencapai sekitar 112 persen dari kebutuhan normal. Namun, antrean masih terjadi karena persoalan waktu dan jalur distribusi.
Kondisi serupa terjadi di Jember dan Lumajang. Di Jember, antrean kendaraan muncul di sejumlah SPBU dan Pertamina melakukan penebalan pasokan untuk mengurai antrean.
Sementara di Lumajang, pada Selasa (8/9/2026), Pertamina masih melakukan penguatan penyaluran Pertalite sekaligus membangun kembali stok di sejumlah SPBU yang mengalami peningkatan permintaan.
KOPRI PKC PMII Jawa Timur menilai persoalan tersebut tidak semestinya hanya dilihat sebagai antrean di satu atau dua SPBU.
Ketika gangguan distribusi berdampak secara bersamaan terhadap sejumlah kabupaten, pemerintah dan Pertamina dinilai perlu menjelaskan secara terbuka bagaimana sistem distribusi BBM di Jawa Timur dirancang, termasuk kesiapan menghadapi gangguan pada jalur utama.
Ketua KOPRI PKC PMII Jawa Timur, Kholisatul Hasanah atau yang akrab disapa Sahabat Lisa, mengatakan pihaknya tidak menafikan adanya faktor eksternal berupa kemacetan di kawasan Ketapang.
Namun, menurutnya, gangguan tersebut justru harus menjadi momentum untuk menguji kesiapan sistem distribusi BBM menghadapi situasi darurat.
“Kalau persoalannya memang gangguan distribusi akibat kemacetan di Ketapang, maka pemerintah dan Pertamina harus menjelaskan sejauh mana skema mitigasi yang disiapkan ketika jalur utama terganggu,” tegas Lisa.
Ia menilai masyarakat tidak boleh menjadi pihak yang menanggung dampak dari sistem distribusi yang tidak siap.
“Jangan sampai ketika distribusi terganggu, rakyat yang kemudian diminta bersabar, mengantre berjam-jam, bahkan berpindah-pindah SPBU hanya untuk mendapatkan BBM,” ujarnya.
Menurut KOPRI Jawa Timur, pemerintah dan Pertamina juga perlu membedakan antara ketersediaan stok dan akses masyarakat terhadap BBM.
Stok yang tersedia di terminal atau tercatat dalam angka persediaan, kata Lisa, tidak otomatis menyelesaikan persoalan apabila masyarakat tetap kesulitan mendapatkan BBM di SPBU.
“Jangan hanya mengatakan stok aman. Yang harus dipastikan adalah BBM benar-benar tersedia dan dapat diakses masyarakat,” katanya.
“Stok aman di depot tetapi masyarakat harus antre berjam-jam di SPBU tidak bisa dijadikan ukuran bahwa persoalan sudah selesai. Pemerintah harus melihat persoalan ini dari sisi rakyat yang berdiri di antrean, bukan hanya dari angka stok di atas kertas,” lanjut Lisa.
KOPRI Jawa Timur juga mempertanyakan munculnya narasi panic buying sebagai salah satu penyebab antrean panjang.
Lisa mengatakan kepanikan masyarakat memang dapat meningkatkan permintaan. Namun, kepanikan juga tidak muncul tanpa sebab.
Ketika masyarakat melihat antrean panjang, mendengar informasi mengenai keterlambatan pasokan, dan tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai kondisi stok serta jadwal distribusi, kekhawatiran kehabisan BBM menjadi sesuatu yang wajar.
Karena itu, transparansi informasi dinilai menjadi bagian penting dalam penyelesaian persoalan.
Masyarakat, menurut KOPRI, berhak memperoleh informasi mengenai stok yang tersedia, jumlah pasokan yang dikirim ke wilayahnya, kondisi stok di SPBU, hingga jadwal distribusi berikutnya.
Informasi yang jelas dinilai dapat membantu masyarakat mengambil keputusan secara rasional sekaligus mencegah kepanikan yang justru berpotensi memperburuk kondisi.
Persoalan antrean BBM juga dinilai memiliki dampak ekonomi yang tidak kecil.
Bagi pengemudi ojek daring, pekerja harian, pelaku UMKM, pedagang, petani, nelayan, hingga masyarakat yang menggunakan kendaraan untuk bekerja, antrean panjang berarti waktu produktif yang hilang.
“Yang kami khawatirkan adalah masyarakat kecil kembali menjadi pihak yang paling dirugikan,” ujar Lisa.
Menurutnya, ketika masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam di antrean, pendapatan mereka ikut terdampak.
“Pemerintah harus menghitung kerugian sosial dan ekonomi dari persoalan ini, bukan hanya menghitung berapa kiloliter BBM yang tersedia,” katanya.
KOPRI juga meminta pengawasan terhadap BBM bersubsidi diperketat. Di tengah masyarakat yang kesulitan mendapatkan BBM, negara dinilai tidak boleh membiarkan adanya praktik penimbunan, pelangsiran, penyalahgunaan QR Code, pembelian berulang yang tidak sesuai ketentuan, maupun modus penyalahgunaan lainnya.
“Ketika masyarakat sedang kesulitan mendapatkan BBM subsidi, pengawasan harus semakin diperketat. Jangan sampai rakyat harus mengantre panjang, sementara di sisi lain ada pihak yang justru menimbun, melangsir atau menyalahgunakan BBM subsidi,” tegas Lisa.
Atas kondisi tersebut, KOPRI PKC PMII Jawa Timur mendesak pemerintah, Pertamina, BPH Migas, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum mengambil langkah konkret.
Pertama, memastikan distribusi BBM merata di seluruh wilayah Jawa Timur, khususnya Jember, Lumajang, Situbondo, dan Bondowoso yang mengalami antrean maupun gangguan pasokan sejak 6 September 2026.
Kedua, membuka informasi stok dan distribusi secara transparan kepada publik, termasuk kondisi stok di terminal, jumlah pasokan masing-masing wilayah, kondisi stok di SPBU, serta jadwal distribusi berikutnya.
Ketiga, menyiapkan dan mengaktifkan jalur distribusi alternatif ketika jalur utama mengalami gangguan agar hambatan di satu titik tidak berdampak luas terhadap masyarakat.
Keempat, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM menuju wilayah Tapal Kuda, termasuk kesiapan armada, jalur pengiriman, kapasitas penyimpanan SPBU, waktu tempuh distribusi, dan skema pengalihan pasokan dalam kondisi darurat.
Kelima, memperketat pengawasan terhadap penimbunan, pelangsiran, penyalahgunaan QR Code, pembelian BBM subsidi yang tidak sesuai ketentuan, modifikasi kendaraan, serta berbagai bentuk penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Keenam, melakukan audit terhadap SPBU yang mengalami antrean panjang atau kekosongan pasokan untuk memastikan kesesuaian antara jumlah BBM yang dikirim, stok tersedia, dan volume yang disalurkan kepada masyarakat.
Ketujuh, pemerintah daerah bersama Pertamina dan aparat penegak hukum diminta melakukan pengawasan langsung di SPBU yang mengalami antrean panjang.
Kedelapan, menyediakan kanal pengaduan yang mudah diakses dan responsif bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan penimbunan, pelangsiran, penyalahgunaan BBM subsidi maupun persoalan distribusi.
Kesembilan, menyampaikan informasi resmi secara berkala mengenai perkembangan pasokan BBM di setiap wilayah terdampak agar masyarakat tidak bergantung pada informasi yang tidak jelas.
Terakhir, KOPRI meminta pemerintah menjadikan persoalan tersebut sebagai bahan evaluasi serius terhadap tata kelola dan ketahanan distribusi BBM di Jawa Timur.
“Rakyat Membutuhkan Kepastian”
KOPRI Jawa Timur menegaskan persoalan ini tidak boleh berhenti pada perdebatan mengenai apakah BBM sedang langka atau tidak.
Hal yang lebih penting, kata Lisa, adalah memastikan hak masyarakat untuk mendapatkan BBM secara mudah, adil, dan sesuai ketentuan benar-benar terpenuhi.
Jika stok tersedia tetapi masyarakat tetap kesulitan mendapatkannya, maka terdapat persoalan distribusi yang harus dibuka dan diperbaiki.
Masyarakat juga tidak seharusnya kehilangan waktu bekerja hanya karena harus mengantre berjam-jam atau berpindah dari satu SPBU ke SPBU lainnya.
“Kami tidak ingin persoalan ini selesai hanya karena antrean mulai berkurang. Pemerintah harus menjadikan kejadian ini sebagai evaluasi serius,” tegas Lisa.
“Kalau hari ini alasan yang digunakan adalah gangguan distribusi, maka pastikan ada pembenahan sistem agar gangguan yang sama tidak kembali membuat masyarakat menjadi korban. Rakyat membutuhkan kepastian, bukan sekadar penjelasan,” pungkasnya.
Bagi KOPRI Jawa Timur, BBM bukan sekadar komoditas. Ketersediaannya berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat sehari-hari.
Karena itu, negara tidak cukup hanya memastikan BBM tersedia dalam angka persediaan. Pemerintah harus memastikan BBM benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Negara harus hadir bukan hanya ketika rakyat mengeluh, tetapi sejak memastikan sistem distribusi berjalan dengan baik.
Jangan sampai masyarakat terus diminta bersabar atas persoalan yang semestinya dapat dicegah melalui tata kelola distribusi yang lebih siap, transparan, dan bertanggung jawab.
Penulis : Wafa
