SUMENEP, nusainsider.com — Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumenep gelar aksi unjuk Rasa di Pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Sumenep, Rabu 21 Agustus 2024.
Aksi mahasiswa tersebut sebagai kritik kepemimpinan Anggota DPRD kabupaten yang telah memperjualbelikan Pokok Pikiran Rakyat (Pokir) kepada Rakyat.
Ahyatul Karim dalam Orasinya menyampaikan Kalau mau mencalonkan DPRD jangan memakai Money Politic untuk menyuap Rakyat, itulah hasilnya di dalam. Anggota DPRD yang saat ini dilantik adalah Orang yang punya Amunisi cukup untuk menyuap rakyat guna memperoleh Suara rakyat.
Dana Pokir atau Pokok-Pokok pikiran anggota DPRD merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota Dewan agar di perjuangkan di pembahasan RAPBD. Dana Pokir ini dapat di gunakan untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahan khususnya pada pembangunan daerah, “Katanya disela-sela orasinya di depan gedung Pendopo kabupaten Sumenep, Rabu 21 Agustus 2024.
Dana Pokir ini sebuah tuntutan dari masyarakat yang di bebankan kepada anggota DPRD ketika melakukan reses maupun ketika turun ke dapil masing-masing. Sehingga anggota DPRD berkewajiban untuk menindaklanjuti kebutuhan dan keinginan masyarakat pada pembahasan di DPRD bersama Kepala Daerah dan Dinas terkait.
Proyek aspirasi yang sering disebut sebagai pokok pikiran (pokir) ini, jatah anggaran pembangunan yang bisa diarahkan wakil rakyat, dalam pelaksanaannya disinyalir menyimpang, “Kecamnya.
Aksi BEM Sumenep berlangsung ricuh akibat tidak diberikan jalan oleh Aparat kepolisian yang mengamankan jalannya aksi demonstrasi mahasiswa tersebut.
“Yang hadir dalam pelantikan di gedung Pendopo kabupaten sumenep itu adalah wakil Rakyat, boleh ketika kami menagih dan meminta untuk menyampaikan kepada DPRD yang dilantik itu agar tidak bermain-main dengan Rakyat”, Sebutnya.
Karim sapaan akrabnya menambahkan bahwa Aksi tersebut digelar karena banyak sekali temuan di bawah, realisasi dana pokir yang seharusnya untuk Pembangunan infrastruktur baik dari tingkatan desa yang paling bawah atau daerah kota sendiri masih tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Masyarakat.
Karena, anggota dewan sendiri menerapkan sistem jual beli dana pokir yang tentu sangat merugikan Masyarakat kabupaten sumenep serta pemerintah daerah. Oleh karena itu, berangkat dari keresahan masyarakat di Kabupaten Sumenep, kami Aliansi BEM Sumenep sebagai bentuk pengabdian terhadap masyarakat dan kabupaten Sumenep, maka dengan ini kami menuntut Pemerintah Daerah Eksekutif ataupun Legislatif:
- Pangkas Anggaran Pokir DPRD Kab.Sumenep
- Perbaiki Sistem Anggaran Pokir Kabupaten Sumenep
- Transparansi Pokir DPRD Kabupaten Sumenep
Pantauan Media ini, Massa aksi membawa beberapa Poster diantaranya bertuliskan, Pokir itu Diperjuangkan bukan Diperjualbelikan, Kirain Hubungan kita yang Gak jelas ternyata Pokir dewan yang dipangkas, STOP Jual Beli Rakyat, Pokir Omong Kosong, Tertipu Dewan Manis Berhati Iblis, Ingat DPRD Hanya Perwakilan Rakyat Bukan Raja Pemilik Tanah.
Hingga Berita ini dinaikkan, Aksi demonstrasi Mahasiswa BEM Sumenep berlangsung Ricuh dengan Aparat Kepolisian akibat tidak diberi jalan masuk didepan Pintu Gedung Keraton Pendopo Kabupaten Sumenep.
Penulis : Pur
