SUMENEP, nusainsider.com — Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sumenep angkat bicara terkait pendapatan belanja negara (APBN) yang diperuntukkan di kabupaten sumenep menuai polemik dari Aliansi pemuda Reformasi melawan (ALARM) Sumenep.
Diberitakan sebelumnya, anggaran gedung klaster rumput laut yang sebelumnya dikelola Dinas Kelautan dan perikanan saat ini telah dialihkan (red. Gulung tikar) menjadi bangunan kampus Uniba. Dan gedung Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di kecamatan Guluk-guluk yang hingga saat ini juga menjadi atensi serius Aktivis Mahasiswa karena belum juga beroperasi, belum lagi Silo Beras di Kecamatan Ganding, Silo Jagung di Kecamatan Bluto, Integrated cold storage (ICS) di Desa Longos dan sejumlah bangunan lainnya.
Lima proyek tersebut dibangun bervariasi, pada 2009, 2017 dan 2021 lalu, bahkan, Silo Beras di Kecamatan Ganding saat ini kondisi gedungnya mulai rusak akibat tidak terawat dan Gedung KIHT yang juga tidak jelas pemanfaatannya.
Padahal, untuk anggaran pembangunan gedung KIHT saja sudah mencapai 16Milyar lebih, belum lagi dengan kebutuhan lain. Misalnya pengawasan, perlengkapan komputer, ATK dan sebagainya, “kata Miftahul Arifin, Aktivis ALARM saat dihubungi wartawan nusainsider.com, Jumat 25 Agustus 2023.
Miftahul Arifin, Aktivis mahasiswa Sumenep juga mempertanyakan proses gulung tikar bangunan gedung klaster rumput laut di kampus Uniba seperti apa (red. Pengalih fungsian lahan) yang saat ini di tukar dengan lahan di torbeng dengan nilai 42Milyar.
“Lagi-lagi ke-anehan APBN terjadi di Kabupaten yang disebut sebagai Kota Keris. Inilah yang sering saya sebut sebagai Kesaktian oknum-oknum pemerintah setempat”. Imbuhnya.
Belum lagi persoalan gedung KIHT di kecamatan guluk-guluk dari perencanaan (red. Masterplan) terkesan dirahasiakan sehingga pihaknya menduga pembangunan gedung tersebut tidak sesuai dengan masterplan yang ada.
Seringkali APBN yang dikucurkan dikabupaten sumenep hanya menjadi program bancakan oknum-oknum Dinas, dengan banyaknya bangunan Mangkrak diberbagai wilayah. Salahsatunya Gedung Klaster Rumput laut dan Gedung KIHT.
Pihaknya berharap, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) betul-betul bekerja sesuai tupoksinya dengan mengedepankan nilai independensi, integritas dan profesional.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Sumenep Jauhari mengkau sangat menyesal. Sebab, proyek tersebut telah lama dibangun, namun hingga saat ini belum dimanfaatkan.
“Ini kesannya hanya buang-buang anggaran saja,” katanya.
Politisi PPP itu mengaku belum tahu secara pasti mengapa banyak proyek yang dibiayai melalui APBN mangkrak, sehingga tidak bisa memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Kami tidak tahu alasan pasti mengapa gedung itu hingga saat ini dibiarkan mangkrak, atau memang sengaja, yang terpenting proyek tersebut sudah jalan dan dilaksanakan dengan wujud bangunan meski tidak ada pemanfaatan,” jelasnya.
Sebenarnya, kata dia, pemanfaatan gedung rumput laut, silo jagung, cold storange dan KIHT tersebut sangat dibutuhkan, mengingat potensi rumput laut, jagung dan tembakau di Sumenep sangat besar dibandingkan daerah lain.
Untuk itu, dia mendesak pihak terkait untuk memikirkan pemanfaatan gedung dimaksud.
“Bangunan itu sudah dibangun beberapa tahun lalu, apabila tidak dimanfaatkan maka bisa jadi akan rusak parah dan tidak bisa digunakan sama sekali.
Lama tidak dimanfaatkan bisa rusak bangunannya. Kan eman-eman, mendingan dimanfaatkan saja,” tegasnya.
Anggota dewan asal longos itu menyebutkan, ada 5 (lima) Program yang dari pusat itu kurang optimal, kocar-kacir dan mangkrak, diantaranya silo jagung, rumput laut, cold storage, Tempat penampungan ikan dan terbaru saat ini KIHT.
“Pertaruhanya sekarang KIHT, jangan Mangkrak-mangkrak lagi seperti program ataupun proyek yang lain”, harapnya
Diketahui, lima program atau proyek pusat yang mangkrak diantaranya, integrated cold storage (ICS) di Desa Longos, Silo Beras di Kecamatan Ganding, Silo Jagung di Kecamatan Bluto, Tempat Penampungan ikan (TPI) di kecamatan pasongsongan dan KIHT di kecamatan guluk-guluk.
