JAKARTA, nusainsider.com — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyikapi kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang menghadapi berbagai tekanan global, termasuk meningkatnya tensi konflik di kawasan Timur Tengah.
Dalam situasi tersebut, ia menilai pemerintah perlu melakukan penajaman prioritas belanja negara agar program-program yang benar-benar penting tetap berjalan optimal.
Menurutnya, di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap sejumlah program pembangunan. Hal itu penting untuk memastikan penggunaan anggaran negara tetap efisien, efektif, serta tepat sasaran.
“Salah satunya yang tidak begitu mendesak, umpamanya, ya kalau pemerintah untuk tol dan sebagainya, ya mbok ditahan dulu. Toh faktanya tol itu juga tahunnya tahun jamak sehingga pemerintah bisa mempertebal kantong cadangan pemerintah. Untuk jaga-jaga,” kata Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/3/2026).
Ia menilai sejumlah program pembangunan yang sifatnya tidak terlalu mendesak dapat ditunda sementara waktu guna menjaga ketahanan fiskal negara di tengah dinamika global yang tidak menentu.
Meski demikian, Said menegaskan bahwa program prioritas nasional di sektor pendidikan tetap harus berjalan. Salah satu program yang menurutnya tidak dapat ditawar adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi kebijakan strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau MBG dalam klaster mandatory anggaran pendidikan, itu wajib. Sudah nggak bisa ditawar. Namanya juga anggaran pendidikan, wajib dilaksanakan,” ujarnya.
Said menjelaskan bahwa program MBG termasuk dalam kategori belanja wajib (mandatory spending) di sektor pendidikan. Karena itu, program tersebut harus tetap dijalankan karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan gizi bagi peserta didik.
Meski demikian, ia berharap berbagai pihak tetap melakukan pengawasan agar implementasi program tersebut berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Bahwa di lapangan perlu perbaikan tata kelola, setuju. Tapi hukumnya wajib karena mandatory tadi, pendidikan ya,” tambahnya.
Sementara itu, dari sisi realisasi anggaran, pemerintah mencatat peningkatan signifikan pada belanja negara yang berkaitan dengan program prioritas. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menyampaikan bahwa realisasi belanja barang pemerintah pada Januari–Februari 2026 mencapai Rp67,6 triliun atau tumbuh 26,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dukungan politik dari DPR terhadap program tersebut menunjukkan bahwa MBG dipandang sebagai kebijakan strategis yang tidak hanya berorientasi pada kesejahteraan sosial, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang.
Penulis : Wafa
