BKPSDM Sumenep Mulai Petakan Pengisian Lima Jabatan Strategis OPD

Rabu, 13 Mei 2026 - 10:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto. Kepala BPSDM SUMENEP, Ir Benny Irawan, ST., MT

Foto. Kepala BPSDM SUMENEP, Ir Benny Irawan, ST., MT

SUMENEP, nusainsider.com Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, mulai menyiapkan proses pengisian lima jabatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hingga kini masih kosong tanpa pejabat definitif.

Namun, pelaksanaan pengisian jabatan tersebut masih menunggu arahan langsung dari Bupati Sumenep terkait mekanisme yang akan digunakan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumenep, Benny Irawan mengatakan, terdapat dua skema yang kemungkinan diterapkan pemerintah daerah dalam proses pengisian jabatan tersebut.

“Yang pertama langsung dilakukan seleksi terbuka (Salter) terhadap lima posisi Kepala OPD yang kosong,” ujar Benny, Rabu (13/5/2026).

Selain seleksi terbuka, pemerintah daerah juga mempertimbangkan opsi mutasi atau pergeseran pejabat terlebih dahulu sebelum membuka proses seleksi jabatan kosong.

“Atau dilakukan pergeseran atau mutasi terlebih dahulu, kemudian yang kosong baru dilakukan seleksi terbuka,” jelasnya.

Menurut Benny, hingga saat ini BKPSDM masih menunggu petunjuk pimpinan daerah terkait skema yang akan dipilih untuk mengisi posisi strategis tersebut.

Baca Juga :  Paparkan Prestasi Cak Fauzi, Kiai Abd Hamid Ali Munir FAHAMKAN Masyarakat Duko

Meski demikian, pihaknya mulai melakukan pemetaan kebutuhan serta menyiapkan berbagai tahapan administrasi pendukung agar proses pengisian jabatan dapat segera berjalan ketika keputusan sudah ditetapkan.

“Pemetaan dan apa-apa yang harus dilakukan sudah mulai kami persiapkan. Saat ini prosesnya masih berjalan sambil menunggu arahan lebih lanjut,” paparnya.

Adapun lima jabatan OPD yang saat ini masih kosong meliputi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Inspektorat, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub), serta jabatan Asisten Administrasi Umum.

Baca Juga :  Program Penguatan Kelompok Nelayan, Sumenep Targetkan Koperasi Mandiri

Kekosongan sejumlah jabatan strategis tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah agar roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Loading

Penulis : Wafa

Berita Terkait

Pesantren Al-Islamiyah Gandeng Yonif TP 931/KJ Bentuk Santri Tangguh Lewat Kemah HIMMAH ke-51
Pelestarian Keris Dimulai dari Bangku Sekolah, Disbudporapar Sumenep Siap Dukung
Ribuan Warga Semarakkan Festival Tete Masa 2026, Tradisi Menabur Benih Tembakau Jadi Magnet Wisata
Ketika Cinta Kalah oleh Prinsip: Patah Hati yang Menyelamatkan Diri
Aktivis Desak Pertamina Tak Tutup Mata, Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi di Sumenep Harus Diusut
Reses Ketua Komisi III DPRD Sumenep Dibanjiri Keluhan, Jalan Rusak dan Sampah Jadi Sorotan
MADAS Sedarah Didorong Jadi Mitra Strategis Pembangunan Indonesia
Bank Jatim Tuai Pujian Senator DPD RI, Dinilai Berhasil Seimbangkan Profit dan Pelayanan Publik

Berita Terkait

Rabu, 8 Juli 2026 - 18:34 WIB

Pesantren Al-Islamiyah Gandeng Yonif TP 931/KJ Bentuk Santri Tangguh Lewat Kemah HIMMAH ke-51

Rabu, 8 Juli 2026 - 13:55 WIB

Pelestarian Keris Dimulai dari Bangku Sekolah, Disbudporapar Sumenep Siap Dukung

Rabu, 8 Juli 2026 - 13:43 WIB

Ribuan Warga Semarakkan Festival Tete Masa 2026, Tradisi Menabur Benih Tembakau Jadi Magnet Wisata

Rabu, 8 Juli 2026 - 12:15 WIB

Ketika Cinta Kalah oleh Prinsip: Patah Hati yang Menyelamatkan Diri

Rabu, 8 Juli 2026 - 10:43 WIB

Aktivis Desak Pertamina Tak Tutup Mata, Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi di Sumenep Harus Diusut

Rabu, 8 Juli 2026 - 02:27 WIB

MADAS Sedarah Didorong Jadi Mitra Strategis Pembangunan Indonesia

Selasa, 7 Juli 2026 - 22:16 WIB

Bank Jatim Tuai Pujian Senator DPD RI, Dinilai Berhasil Seimbangkan Profit dan Pelayanan Publik

Selasa, 7 Juli 2026 - 13:54 WIB

Klaim BPJS Ketenagakerjaan Diduga Dipungut Biaya, Warga Sumenep Pertanyakan Legalitas Petugas

Berita Terbaru