SUMENEP, nusainsider.com — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, terus mendorong penguatan akuntabilitas kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Langkah ini dilakukan untuk memastikan program pembangunan berjalan efektif, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, menegaskan bahwa penguatan akuntabilitas harus dimulai sejak tahap perencanaan, dilanjutkan dengan pelaksanaan program sesuai target, hingga evaluasi yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.
Salah satu upaya yang ditekankan Bappeda adalah optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Kinerja Perangkat Daerah (SIKPD) di seluruh lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Melalui sistem tersebut, target program, realisasi anggaran, hingga capaian keluaran atau output kegiatan dapat dipantau secara berkala. Penggunaan SIKPD diharapkan mampu memperkuat transparansi sekaligus meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja setiap perangkat daerah.
“Melalui SIKPD, target program, realisasi anggaran, hingga capaian output dapat dipantau secara berkala. Sistem ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat,” kata Arif, Senin (19/10/2026).
Menurutnya, akuntabilitas tidak boleh hanya dimaknai sebagai pemenuhan kewajiban administratif melalui penyusunan laporan. Lebih dari itu, keberhasilan kinerja pemerintah harus diukur berdasarkan capaian program serta dampak dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
“Bappeda memiliki tugas untuk memastikan penggunaan anggaran publik berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas OPD menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ujarnya.
Arif menjelaskan, evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dilakukan secara rutin untuk memastikan target yang telah ditetapkan pemerintah daerah dapat tercapai berdasarkan indikator kinerja yang berlaku.
Ia menilai, keterpaduan antara perencanaan dan implementasi program menjadi salah satu kunci utama keberhasilan pembangunan daerah. Karena itu, setiap perangkat daerah perlu memastikan bahwa program yang dijalankan selaras dengan sasaran pembangunan serta kebutuhan masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari capaian program dan manfaat yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Selain mengawasi pencapaian target program, Bappeda Sumenep juga memberikan perhatian terhadap kualitas pelaporan kinerja masing-masing perangkat daerah. Pelaporan yang akurat, terintegrasi, dan disampaikan tepat waktu dinilai penting untuk mendukung pengambilan keputusan serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
Penguatan akuntabilitas tersebut juga sejalan dengan arahan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, yang mendorong terwujudnya birokrasi profesional, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dengan mengoptimalkan sistem pengelolaan kinerja yang terintegrasi, Bappeda Sumenep optimistis nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Sumenep dapat terus meningkat pada tahun-tahun mendatang.
Upaya tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat kualitas administrasi pemerintahan, tetapi juga memastikan setiap program dan penggunaan anggaran daerah memberikan hasil yang terukur serta manfaat nyata bagi masyarakat.
Penulis : Wafa
