MAGETAN, nusainsider.com — Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, melakukan kunjungan kerja ke Pendopo Kabupaten Magetan, Kamis (28/1). Kedatangan Ning Lia, sapaan akrabnya,
Disambut langsung Bupati Magetan, Nanik Endang Rusminiarti, bersama jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam pertemuan tersebut, Ning Lia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan kebijakan nasional.
Fokus utamanya mencakup perdagangan global, perlindungan pekerja migran, hingga penguatan fiskal daerah agar lebih mandiri.
“Presiden Prabowo saat ini mendorong kerja sama ekonomi internasional melalui IEU-CEPA. Jangan sampai program itu hanya berhenti di atas kertas tanpa manfaat nyata bagi masyarakat. Magetan harus menyiapkan industri lokal agar bisa menembus pasar ekspor,” tegas Ning Lia.
Selain perdagangan global, ia juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai kunci pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, keberadaan akses exit tol menuju Magetan akan menjadi pendorong investasi, sektor industri kreatif, hingga pariwisata.
“Magetan punya potensi luar biasa, termasuk ayam petelur, sapi daging, hingga kerajinan tas. Jika akses tol dibuka, mobilitas akan lebih lancar dan produk lokal bisa lebih mudah dipasarkan,” tambahnya.
Pada kesempatan itu, Bupati Nanik memaparkan kondisi fiskal Magetan yang masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 1,9 triliun, realisasi baru Rp 1,3 triliun. Sementara dana transfer daerah terealisasi Rp 1,08 triliun dari target Rp 1,6 triliun.
“PAD Magetan hanya 13,5 persen. Fiskal kita masih rendah, sehingga tambahan beban seperti pengangkatan PPPK otomatis menjadi berat. Belanja pegawai harus dijaga maksimal 30 persen sesuai amanah undang-undang,” jelas Bupati Nanik.
Ia juga menyinggung sejumlah hambatan teknis, mulai dari kurang bayar dana transfer pusat hingga persoalan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), PPN, dan PPh. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat postur APBD rawan defisit.
Menanggapi hal itu, Ning Lia menegaskan komitmennya memperjuangkan kebijakan fiskal yang adil, terutama bagi daerah dengan PAD rendah seperti Magetan.
“Daerah jangan terbebani standar nasional yang tidak sesuai kemampuan fiskalnya. Kalau daerah sehat, masyarakat akan lebih cepat merasakan manfaat pembangunan,” pungkasnya.
Penulis : Wafa
