SURABAYA, nusainsider.com — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Lia Istifhama, menyoroti kebijakan impor kakao yang dinilai tidak selaras dengan posisi Indonesia sebagai salah satu produsen kakao terbesar di dunia.
Menurut Ning Lia, tingginya nilai impor kakao yang mencapai Rp18,7 triliun menjadi ironi di tengah potensi besar yang dimiliki Indonesia. Ia pun menyatakan dukungannya terhadap ketegasan Presiden Prabowo Subianto yang turut menyoroti persoalan tersebut.
“Saya sangat mendukung dan mengapresiasi ketegasan Bapak Prabowo Subianto yang menyoroti impor kakao Rp18,7 triliun. Ini sangat ironis, mengingat Indonesia adalah produsen kakao terbesar ketiga dunia,” ujar Ning Lia.
Berdasarkan data, produksi kakao Indonesia pada tahun 2022 mencapai sekitar 739.483 ton.
Angka tersebut menempatkan Indonesia di bawah Pantai Gading dan Ghana sebagai dua produsen terbesar global. Meski demikian, tingginya angka impor justru memunculkan pertanyaan terkait tata kelola industri kakao nasional.
Ning Lia mempertanyakan apakah terjadi kekurangan pasokan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri, atau justru tingginya permintaan tidak diimbangi dengan penguatan sektor hulu, seperti peningkatan produksi dan kesejahteraan petani.
“Jika kita masuk dalam jajaran produsen terbesar dunia, seharusnya kita mampu menjadi pengekspor. Tapi jika justru mengalami defisit, maka perlu dipertanyakan seberapa besar kebutuhan industri kakao nasional hingga kita harus impor,” tegasnya.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti arah pengembangan industri kakao nasional, baik dari sisi bahan mentah maupun produk turunannya. Ia menilai perlu adanya kejelasan apakah industri kakao Indonesia telah mampu bersaing di pasar global atau masih bergantung pada pasokan luar negeri.
“Pertanyaan mendasarnya, seberapa tinggi preferensi industri berbasis kakao sehingga kita harus impor? Apakah industri kakao kita sudah masuk pasar global? Jika kita bukan pengekspor bahan mentah, dan juga belum maksimal mengekspor produk jadi, maka mengapa kita gagal memaksimalkan potensi sumber daya alam sendiri?” paparnya.
Ia menegaskan, kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rantai pasok dan kebijakan hilirisasi industri kakao nasional.
Penguatan sektor dari hulu hingga hilir dinilai menjadi kunci agar Indonesia tidak hanya menjadi produsen, tetapi juga pemain utama dalam perdagangan global produk kakao.
“Ini momentum untuk memperbaiki tata kelola industri kakao kita, agar tidak hanya kuat di produksi, tetapi juga unggul dalam hilirisasi dan ekspor,” pungkasnya.
Penulis : Wafa
