SUMENEP, nusainsider.com — Gelombang perubahan mulai terasa di pesisir Desa Dapenda, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghadirkan program strategis Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sebagai langkah konkret memperkuat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Kehadiran KNMP di Desa Dapenda ditegaskan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, saat melakukan kunjungan kerja pada Selasa (03/03/2026).
“Program KNMP memberikan manfaat nyata untuk meningkatkan produktivitas bagi para nelayan di Kabupaten Sumenep,” ujarnya.
KNMP bukan sekadar pembangunan fisik. Di Desa Dapenda kini telah tersedia berbagai fasilitas modern penunjang aktivitas nelayan, seperti pabrik es portable, kios pemasaran ikan, Balai Nelayan, Kios Kuliner, Kioz Perbekalan, bengkel nelayan, hingga sarana pendukung lainnya.
Infrastruktur ini dirancang untuk menjaga kualitas hasil tangkapan serta meningkatkan nilai jual ikan di pasaran.
“Infrastruktur ini juga akan membuat nelayan lebih efisien. Kualitas ikan terjaga, harga jual meningkat, dan ekonomi masyarakat pesisir ikut terdongkrak,” ungkap Sakti Wahyu Trenggono di sela-sela kunjungannya ke Bangunan proyek KNMP desa Dapenda, Selasa 3 Maret 2026.
Desa Dapenda sendiri dihuni 1.893 kepala keluarga, yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Tercatat sebanyak 31 perahu tradisional aktif beroperasi menangkap ikan.
Kehadiran KNMP menjadi angin segar dalam mendukung produktivitas sekaligus membuka peluang ekonomi baru, mulai dari proses tangkap, pengolahan, hingga pemasaran.
Menteri Sakti juga menyampaikan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, guna mengevaluasi kemungkinan penambahan titik KNMP di wilayah lain.
“Daerah kepulauan memiliki potensi perikanan tangkap dan budidaya yang melimpah. Infrastruktur yang memadai seperti KNMP menjadi kunci untuk mengoptimalkan sumber daya ini,” jelasnya.
Namun, di balik kunjungan tersebut, muncul kritik tajam dari aktivis Aliansi Pemuda Reformasi Melawan, Andriyadi.
Ia menyoroti progres pengerjaan proyek KNMP di Desa Dapenda yang dinilai belum sesuai target.
Menurutnya, dalam dokumen kontrak tender, proyek tersebut seharusnya telah rampung 100 persen pada Desember 2025.
Namun hingga memasuki Maret 2026, progres pekerjaan yang dikerjakan oleh CV Cendana Indah asal Kabupaten Sampang disebut masih berada di angka 84,2 persen, dengan total anggaran lebih dari Rp11 miliar.
“Kementerian KKP jangan menutupi fakta di lapangan. Proyek ini seharusnya sudah selesai 100 persen pada Desember lalu, tapi hingga kini baru 84% persen,” tegas Andriyadi kepada media, Selasa (3/3/2026).
Ia juga mendesak Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk tidak tinggal diam dan segera melakukan evaluasi terhadap kontraktor pelaksana proyek KNMP tersebut.
Pasalnya, berdasarkan catatannya, di Jawa Timur hanya KNMP di Kabupaten Sumenep yang belum selesai sesuai target waktu.
“Ini menjadi pukulan bagi KKP, Pemkab Sumenep khususnya Dinas Perikanan dan Pemerintah Desa Dapenda. Jangan sampai proyek percontohan seperti KNMP terkesan main-main dan tidak maksimal,” ujarnya.
Andre, sapaan akrabnya, menambahkan pihaknya akan terus mengawal proyek tersebut agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat nelayan dan tidak menjadi ladang permainan oknum tertentu.
“Jangan sampai proyek ini putus di tengah jalan dan merugikan uang negara hingga puluhan miliar rupiah, lalu hanya menyisakan bangunan tua yang tidak difungsikan,” imbuhnya.
KNMP di Desa Dapenda kini berdiri sebagai simbol harapan sekaligus tantangan. Di satu sisi, ia menawarkan masa depan cerah bagi nelayan pesisir.
Di sisi lain, pengawasan dan komitmen semua pihak menjadi kunci agar program strategis ini benar-benar tuntas dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Penulis : Wafa
