SUMENEP, nusainsider.com — Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sumenep, Nia Kurnia Fauzi, kembali menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan kepentingan petani dan masyarakat pedesaan.
Hal tersebut disampaikannya saat menggelar kegiatan reses atau serap aspirasi di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, dan Desa Pinggirpapas, Kecamatan Kalianget, Selasa (26/8/2025) lalu.
Dalam forum dialog yang berlangsung hangat dan partisipatif itu, isu infrastruktur pertanian mencuat sebagai persoalan utama yang dikeluhkan warga.
Mulai dari kondisi jalan usaha tani yang rusak hingga irigasi yang belum optimal menjadi hambatan serius bagi produktivitas petani.
Politisi perempuan yang akrab disapa Mbak Nia tersebut menegaskan bahwa penguatan sektor agraris harus dimulai dari penyediaan infrastruktur yang layak dan berkelanjutan.
“Dukungan infrastruktur pertanian akan sangat membantu produktivitas petani kita. Jalan yang baik di area persawahan mempermudah mobilisasi hasil panen, menekan biaya angkut, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan petani,” ujar Mbak Nia di hadapan konstituennya.
Menurutnya, kondisi jalan desa yang mantap serta sistem irigasi yang lancar merupakan urat nadi perekonomian pedesaan. Tanpa dukungan itu, potensi pertanian yang besar di Kabupaten Sumenep tidak akan mampu memberikan nilai tambah maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.
Aspirasi Petani Masuk Pokir DPRD
Istri Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, ini memastikan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak akan berhenti sebagai catatan reses semata.
Ia berkomitmen membawa suara petani tersebut ke jalur formal legislatif melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
“Semua aspirasi akan kami tampung dan kami perjuangkan melalui Fraksi PDI Perjuangan dalam pembahasan anggaran bersama pemerintah daerah. Ini bukan sekadar diskusi, tapi komitmen politik untuk menghadirkan solusi nyata,” tegasnya.
Perhatian pada Kesehatan dan Infrastruktur Permukiman
Selain sektor pertanian, Mbak Nia juga menyoroti pentingnya peningkatan pelayanan kesehatan dan perbaikan infrastruktur dasar permukiman.
Ia menilai, akses layanan kesehatan yang layak merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi hingga ke pelosok desa.
“Kami hadir untuk mendengar dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Hubungan antara rakyat dan wakil rakyat harus terus diperkuat agar pembangunan yang dilakukan benar-benar tepat sasaran,” pungkas legislator yang dikenal dekat dengan rakyat tersebut.
Penulis : Wafa
