SUMENEP, nusainsider.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi solusi peningkatan gizi pelajar justru diduga berubah menjadi ancaman di Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep.
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Sosial Rumah Sejahtera Santri NU Ganding kini diterpa isu serius: mulai dari dugaan makanan berulat hingga indikasi mark-up anggaran.
Informasi yang dihimpun nusainsider.com dari warga dan lingkungan sekolah di Dusun Jatean, Desa Ganding, menyebutkan bahwa sejumlah siswa mengalami muntah-muntah usai mengonsumsi makanan dari program tersebut.
Dugaan kuat mengarah pada kualitas makanan yang tidak higienis, bahkan disebut terdapat ulat dalam sajian.
Tak berhenti di situ, sorotan juga mengarah pada dugaan permainan anggaran dalam operasional SPPG tersebut. Meski belum terungkap secara rinci, indikasi mark-up disebut-sebut menjadi bagian dari persoalan yang kini mulai terkuak ke publik.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Sumenep, Dr. Ir. Arif Firmanto, mengaku pihaknya tidak akan tinggal diam. Ia memastikan inspeksi mendadak (sidak) akan segera dilakukan guna menguji kebenaran dugaan tersebut.
“Biar kita sidak dulu. Satgas akan menindaklanjuti ke lapangan terkait adanya temuan tersebut,” tegas Arif saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Sabtu (11/04/2026).
Namun, pernyataan tersebut sekaligus menjadi pintu awal dari proses panjang yang dinanti publik: apakah dugaan ini sekadar kasus kelalaian, atau justru mengarah pada persoalan yang lebih sistemik dalam pengelolaan program MBG di daerah.
Arif sapaan akrabnya menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pendalaman dan verifikasi secara menyeluruh.
Ia juga membuka kemungkinan adanya koordinasi lintas instansi jika ditemukan pelanggaran serius.
“Kami akan melakukan pendalaman dan verifikasi secara menyeluruh guna memastikan kondisi sebenarnya di lapangan,” ujarnya.
Hasil dari sidak dan investigasi tersebut, lanjut Arif, akan dilaporkan kepada pimpinan dan diteruskan ke Badan Gizi Nasional (BGN).
Laporan ini berpotensi menjadi dasar pengambilan keputusan strategis, termasuk evaluasi hingga kemungkinan penghentian operasional.
Namun demikian, Arif menegaskan bahwa kewenangan penutupan SPPG bukan berada di tangan Satgas daerah.
“Jika memang terbukti makanan tidak higienis hingga menyebabkan siswa muntah-muntah, kami akan sampaikan ke BGN. Untuk penutupan operasional, itu kewenangan BGN,” jelasnya.
Kasus ini kini menjadi ujian serius bagi kredibilitas pelaksanaan program MBG di Sumenep.
Di satu sisi, program ini digadang-gadang sebagai upaya mulia negara dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda. Namun di sisi lain, dugaan kelalaian hingga potensi penyimpangan anggaran berisiko mencederai kepercayaan publik.
Publik kini menunggu: apakah sidak yang dijanjikan akan mampu mengungkap fakta sebenarnya, atau justru berhenti pada formalitas tanpa menyentuh akar persoalan.
Hingga berita ini dinaikkan, pihak pewarta sudah mengantongi Video klarifikasi dari Salahsatu Pihak Yayasan.
Namun, publik juga berhak tahu bahwa setelah beberapa hari masif pemberitaan berkenaan dengan dugaan sajian makanan ber-ulat di SPPG dikecamatan Ganding, Pihak SPPG akhirnya menggalang kepedulian dengan meminta Video Klarifikasi yang diduga bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan publik atas kelalaian yang telah dilakukan.
Bahkan, ada salahsatu yayasan yang masih enggan memberikan klarifikasi.
Penulis : Wafa
