SUMENEP, nusainsider.com — Dugaan pemotongan dan penyalahgunaan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menuai kecaman dari berbagai pihak.
Fauzi, kader Garda 1 Provinsi Jawa Timur asal Kepulauan Raas, menyuarakan ketidakadilan yang dialami masyarakat akibat dugaan korupsi dalam program tersebut.
Ia meminta aparat penegak hukum segera mengusut tuntas kasus ini.
“Kami mewakili masyarakat yang haknya telah terzalimi oleh oknum-oknum yang telah memotong dan menyunat bantuan BSPS. Ribuan masyarakat miskin menjadi korban dan hanya dijadikan objek korupsi oleh mafia program pemerintah,” ujar Fauzi dalam pernyataannya yang diterima media nusainsider.com melalui Voicenote, Sabtu 22 Februari 2025.
Garda 1 Provinsi Jawa Timur bersama Garda 1 Kabupaten Sumenep berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka mendesak Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta kepolisian untuk segera bertindak tegas dalam menangani kasus dugaan korupsi tersebut.
“Kami meminta kepada pihak penegak hukum untuk tidak ragu dan tidak takut dalam bergerak melawan para bandit yang telah merampok hak rakyat. Jangan biarkan pelaku yang terlibat dalam lingkaran korupsi ini bebas berkeliaran,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Garda 1 berencana membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa menjadi korban dalam kasus ini. Posko ini bertujuan untuk menampung keluhan dan bukti dari masyarakat agar dapat menjadi dasar kuat dalam proses hukum yang akan ditempuh.
Dugaan korupsi dalam penyaluran dana BSPS ini menjadi perhatian serius mengingat bantuan tersebut seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat kurang mampu.
Namun, dengan adanya pemotongan oleh oknum tidak bertanggung jawab, masyarakat yang seharusnya menerima manfaat penuh justru dirugikan.
Dengan semakin banyaknya laporan masyarakat yang muncul, Garda 1 berharap kasus ini dapat segera diusut hingga tuntas. Mereka juga mengajak masyarakat untuk berani melaporkan jika menemukan indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan program BSPS di daerah mereka.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap program bantuan sosial sangat penting guna memastikan bahwa dana yang dikucurkan oleh pemerintah benar-benar sampai kepada penerima yang berhak tanpa ada pemotongan atau penyalahgunaan oleh pihak tertentu.
Dengan adanya tekanan dari masyarakat dan berbagai elemen, diharapkan aparat hukum dapat bertindak cepat dan transparan dalam menangani kasus ini, “Tutupnya.
Penulis : Dre
.
