SUMENEP, nusainsider.com — Genap 100 hari masa kerja Bupati Sumenep Achmad Fauzi dan Wakil Bupati Imam Hasyim diwarnai aksi demonstrasi dari kelompok Aliansi Mahasiswa Sumenep (AMS) pada Senin, 19 Mei 2025.
Demonstrasi yang digelar di depan Kantor Pemkab Sumenep tersebut bukanlah bentuk perayaan, melainkan kritik keras terhadap kinerja pemerintahan baru yang dianggap belum menunjukkan kemajuan berarti.
AMS menyatakan kekecewaan atas janji-janji kampanye yang dinilai tidak kunjung terealisasi. Slogan “Bismillah Melayani” bahkan disebut hanya menjadi retorika kosong tanpa aksi konkret.
“Program unggulan yang dijanjikan saat kampanye hanya menjadi omong kosong tanpa bukti nyata,” teriak Koordinator Lapangan, Moh. Rofiqul, saat menyampaikan orasi di tengah kerumunan mahasiswa.
Ia menilai bahwa masyarakat tidak bisa lagi hanya diberi harapan, namun membutuhkan tindakan nyata dari para pemimpin daerah. Menurutnya, banyak program prioritas yang belum tampak hasilnya.
Hal yang paling menyita perhatian dalam aksi tersebut adalah tindakan simbolik dari Koordinator Umum AMS, Abd Halim, yang membuka kaos bertuliskan “Sang Peroboh Pagar Pemkab”.
Aksi itu mengingatkan publik pada peristiwa sebelumnya, ketika Halim dikenal sebagai mahasiswa vokal yang pernah merobohkan pagar Pemkab sebagai simbol pembebasan ruang rakyat.
Namun kini, Halim yang dulu “Berani Menggoyang Pagar”, justru kembali berdiri di balik pagar yang sama, menyuarakan kekecewaannya terhadap pemimpin yang pernah ia dukung.
“Kami dulu bagian dari pendukung Fauzi–Imam, tetapi sekarang kami merasa dikhianati. Pembangunan yang dijanjikan tidak terlihat, apalagi dirasakan oleh rakyat kecil,” ucapnya dengan nada kecewa.
Suasana sempat memanas saat massa aksi memaksa masuk ke dalam kantor bupati. Mereka merasa diabaikan karena tak satu pun pejabat, termasuk Bupati maupun Wakilnya, menemui mereka.
Aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat tak terhindarkan. Ketegangan meningkat, hingga muncul dugaan kekerasan oleh oknum polisi terhadap beberapa peserta aksi.
“Saya tidak melanggar hukum, tidak merusak fasilitas apapun. Tapi saya malah dipukul. Ini luka buktinya,” ungkap Hidayatullah, salah satu peserta aksi sambil menunjukkan bekas memar di lengannya.
Pihak kepolisian yang berjaga mencoba meredam situasi, namun ketegangan sempat berlangsung cukup lama sebelum akhirnya massa kembali diarahkan untuk menyampaikan orasi secara tertib.
Selain mengecam pimpinan daerah, AMS juga menyoroti kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dianggap gagal menjalankan tugas pokoknya.
Salah satunya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) yang dinilai tidak serius menangani infrastruktur. Banyak jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki, baik di daratan maupun wilayah kepulauan.
“Jalan-jalan di daerah pelosok masih hancur. Ini bukti bahwa pembangunan tidak merata. OPD terkait harus bertanggung jawab,” ujar salah satu orator dari AMS.
Tak hanya itu, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) juga menjadi sorotan tajam karena program kepemudaan dan kebudayaan dianggap tidak menyentuh masyarakat kepulauan.
Mereka menilai dinas tersebut terlalu fokus pada kegiatan seremoni di kota, tanpa melihat kebutuhan pemuda dan pelaku budaya di luar pusat pemerintahan.
Dinas Sosial juga tak luput dari kritik. AMS menuding instansi itu lalai dalam mengawasi distribusi bantuan sosial. Banyak laporan mengenai ketidaktepatan sasaran dan potensi penyelewengan data penerima.
“Kami minta Pemkab mengevaluasi kinerja OPD yang tidak becus. Jangan sampai rakyat menderita karena kelalaian birokrasi,” seru Rofiqul kembali dalam orasinya.
Aksi mahasiswa ini menarik perhatian banyak pihak karena tidak hanya menyuarakan tuntutan, tetapi juga menunjukkan sikap evaluatif terhadap pemerintah yang baru berjalan tiga bulan lebih.
Bagi AMS, waktu 100 hari memang belum cukup untuk menyelesaikan semua masalah, namun cukup untuk melihat arah dan komitmen seorang pemimpin dalam menepati janji.
Pantauan media ini di lokasi, setelah ketegangan berhasil diredakan oleh aparat keamanan, massa aksi kembali melanjutkan orasi hingga sekitar pukul 12.45 WIB.
Aksi ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap yang menuntut Bupati dan Wakil Bupati untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, meningkatkan transparansi, dan mempercepat realisasi program prioritas.
AMS menyatakan akan terus mengawal jalannya pemerintahan Kabupaten Sumenep. Mereka menegaskan bahwa perjuangan mereka tidak akan berhenti hanya sampai di pagar kantor bupati.
“Dulu kami robohkan pagar karena simbol ketertutupan. Kini kami kembali masuk pagar untuk memastikan janji tidak dilupakan,” pungkas Halim dalam penutupan aksinya.
Penulis : Mif
