MALANG, nusainsider.com — Integritas Ketua RW 12 Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, tengah dipertanyakan publik.
Pasalnya, ia (red. Ketua RW 12) dan warganya menolak pembangunan jalan tembus namun justru membiarkan toko minuman beralkohol berdiri di wilayah tersebut.
Penolakan jalan tembus dilakukan dengan masif, termasuk pemasangan spanduk dan pernyataan sikap. Namun terhadap keberadaan toko miras, Ketua RW dan warga tidak menunjukkan keberatan serupa. Hal ini dinilai kontradiktif.
Pemerintah Kota Malang menyebut bahwa pembangunan jalan tembus dimaksudkan untuk mengurai kemacetan di kawasan Jalan Soekarno Hatta.
Jalan itu akan menjadi solusi jangka panjang untuk mobilitas warga dan pertumbuhan kawasan.
Namun, alih-alih mendukung kepentingan publik, Ketua RW 12 justru menjadi pihak yang paling lantang menolak rencana tersebut. Sebaliknya, tidak ada tindakan serupa terhadap toko minuman beralkohol yang berada di lingkungan permukiman mereka.
Alfiansyah (34), warga setempat, menyayangkan sikap selektif warga dan Ketua RW dalam menyikapi persoalan di lingkungannya.
“Mereka memasang spanduk besar-besar menolak jalan tembus demi kenyamanan sendiri, tapi membiarkan toko miras beroperasi. Ini ironis,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (17/7).
Menurutnya, seharusnya penolakan juga berlaku untuk toko miras karena dampaknya jauh lebih serius terhadap moral dan keamanan lingkungan, terutama anak-anak dan remaja.
“Kalau mau konsisten, harusnya juga pasang spanduk besar ‘Tolak Toko Miras’, bukan hanya untuk jalan,” tegasnya.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi atau langkah penolakan dari Ketua RW 12 terhadap keberadaan toko minuman beralkohol tersebut. Padahal, keberadaan toko itu diduga melanggar aturan yang berlaku.
Berdasarkan Perda Kota Malang No. 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, pasal 8 ayat (2) menyebutkan, lokasi penjualan miras harus berjarak minimal 500 meter dari tempat ibadah, sekolah, dan rumah sakit.
Sementara itu, toko minuman beralkohol yang dimaksud diketahui berdiri kurang dari 500 meter dari Rumah Sakit Permata Bunda dan RS Universitas Brawijaya.
Jaraknya juga masih dalam radius 500 meter dari Masjid Ramadhan, SMPN 18 Kota Malang, dan TK Anak Sholeh.
Selain masalah jarak, Perda tersebut juga mengamanatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Artinya, RW sebagai representasi masyarakat seharusnya mengambil peran penting dalam hal ini.
Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ketua RW 12 dinilai pasif dan tidak menunjukkan kepedulian terhadap potensi pelanggaran hukum dan bahaya sosial akibat toko miras di wilayahnya.
Warga lain, yang enggan disebut namanya, menyebut bahwa keberadaan toko tersebut telah berlangsung beberapa waktu dan menjadi pembicaraan diam-diam di lingkungan mereka.
“Sikap Ketua RW sangat disayangkan. Untuk jalan umum yang jelas manfaatnya ditolak habis-habisan, tapi toko miras yang jelas berbahaya dibiarkan,” ucapnya.
Ia menambahkan, pembiaran semacam ini bisa mencoreng nama baik lingkungan dan memperburuk citra RW 12 sebagai wilayah yang tidak peduli terhadap aturan dan dampak sosial.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi dari Ketua RW 12 Mojolangu terkait alasan tidak adanya tindakan terhadap toko minuman beralkohol tersebut.
Penulis : Dre
