JAKARTA, nusainsider.com — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memantau sejumlah kepala daerah yang tidak melakukan operasi pasar murah dengan baik untuk mengendalikan inflasi.
Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan banyak kepala daerah yang melakukan operasi pasar murah hanya sebatas seremonial.
“Melaksanakan kegiatan mengundang dua orang dari kelurahan atau desa, kemudian melaksanakan foto-foto, selanjutnya selesai,” katanya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (25/3).
Tomsi juga mengatakan komoditi yang dijual di operasi pasar murah justru banyak yang dibeli oleh pegawai negeri sipil (PNS), bukan masyarakat yang membutuhkan. Karenanya, ia mengimbau agar kepala daerah melakukan operasi pasar murah sebaik-baiknya dengan mengumumkannya ke masyarakat luas.
“Jadi tidak hanya sekali untuk memenuhi laporan, tapi terus menerus supaya tujuannya dapat tercapai,” katanya.
Ia juga mengimbau agar operasi pasar murah dilakukan secara terus menerus.
“Jadi tidak hanya sekali untuk memenuhi laporan, tapi terus menerus supaya tujuannya dapat tercapai,” katanya.
Tomsi mengatakan operasi pasar murah merupakan satu dari enam upaya pemerintah daerah (pemda) dalam menangani inflasi. Lima upaya lainnya adalah sidak ke pasar, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, merealisasikan belanja tidak terduga (BTT), dan dukungan transportasi dari APBD.
Berdasarkan catatan Kemendagri, baru 16 pemda yang melakukan enam upaya tersebut, 64 pemda baru melakukan empat hingga lima upaya, 222 pemda baru melakukan satu hingga tiga upaya, dan 214 pemda belum melakukan satu upaya pun.
“Bagi teman-teman kepala daerah yang sudah melakukan upaya konkret saya ucapkan terima kasih. Bagi teman-teman yang baru melakukan sebagian agar diupayakan semaksimal mungkin,” katanya.
Penulis : Dre
