Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur karena terkesan membiarkan jalan rusak tak kunjung diperbaiki selama 14 tahun, “Kata Korlap Aksi A. Sattar Kepada Media ini, Rabu (7/6).
“Pemerintah sangatlah lamban dan tidak serius dalam menyikapi keluh kesah masyarakat terkait infrastruktur yang rusak ini,” Ungkapnya.
Untuk itu, ia meminta pemkab sumenep dalam hal ini Dinas PUTR untuk segera melakukan perbaikan, sebab, jalan tersebut merupakan akses ke pesantren serta Jalur perekonomian masyarakat.
“Bayangkan. Sudah 14 tahun belum ada wajah serius Dinas PUTR guba memperbaiki jalan itu. Padahal akses perekonomian masyarakat,” ujarnya.
Dia pun sangat menyayangkan atas sifat Dinas PUTR yang memiliki tugas perbaikan jalan, tetapi tidak ada i’tikad untuk memperbaikinya.
Sattar menilai, pemangku kebijakan dalam hal ini tidak punya rasa tanggungjawab karena terkesan membiarkan masyarakat berjalan diatas aspal penuh batu kerikil yang menimbulkan terjadinya kecelakaan.
Sementara itu, Nur Hayat, Ketua GPS menambahkan bahwa Aksi penggalangan dana GPS Desa ini direncanakan akan berlangsung selama 24 jam.
“Aksi penggalangan dana ini kami rencanakan sehari semalam,” tambahnya.
Aktivis PMII Sumenep itu berharap aksi penggalangan dana ini dapat menjadi momentum untuk menggugah kesadaran pemerintah akan pentingnya perbaikan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat.
Melalui penggalangan dana ini dapat menjadi titik awal perubahan yang lebih baik dalam penanganan masalah jalan rusak di daerah mereka dan Kabupaten Sumenep secara umum, “Tutupnya.
Lebihlanjut, kepala Bidang Bina Marga Dinas PUTR Sumenep, A. A. Hidayat, di hadapan massa aksi, menyatakan akan mengupayakan pengalokasian anggaran untuk perbaikan jalan poros tersebut dalam Perubahan Anggaran atau PAK.
Meskipun nilai anggaran untuk perbaikan jalan yang diperjuangkan para pemuda masih belum diketahui secara pasti, dia menegaskan bahwa akan disesuaikan dengan kekuatan anggaran yang ada.
“Karena yang harus kami anggarkan, bukan untuk di Gapura Tengah saja. Seluruh kabupaten kebutuhan (anggaran) infrastruktur jalan kita itu besar,” paparnya.
Namun demikian, sambungnya, merespons aspirasi para demonstran, sebelum anggaran perbaikan jalan itu ada, pihaknya akan menimbun bagian yang paling rusak di jalan tersebut.
Menurut Hidayat, Dinas PUTR telah mengirim alat berat untuk melakukan upaya penimbunan.
“Kenapa alatnya agak terlambat, karena alat kami terbatas,” imbuhnya.
