P2G Kritik Perpres MBG: Pengangkatan Pegawai Gizi Dinilai Abaikan Nasib Guru

Jumat, 16 Januari 2026 - 06:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto. Ilustrasi

Foto. Ilustrasi

JATIM, nusainsider.com — Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyoroti rencana pemerintah mengangkat pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi aparatur sipil negara (ASN) berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Rencana pengangkatan tersebut tertuang dalam Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 115 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG.

Ketua Bidang Advokasi P2G, Iman Zanatul Haeri, menilai percepatan pengangkatan pegawai SPPG menjadi ASN telah melukai rasa keadilan para guru honorer yang selama bertahun-tahun berjuang mendapatkan status kepegawaian yang layak.

Iman menegaskan, pihaknya tidak mempersoalkan jaminan status bagi pegawai SPPG. Namun, ia mempertanyakan sikap negara yang dinilai tidak memberikan perlakuan serupa kepada guru, padahal guru merupakan garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Ini menyakitkan bagi guru. Ternyata sangat mudah sekali mengangkat pegawai SPPG. Sementara pemerintah tidak bisa menjamin status guru untuk menjadi status yang layak seperti itu,” ujar Iman, dikutip dari Tempo, Rabu (14/1/2025).

Ia mengungkapkan, hingga saat ini masih terdapat ribuan tenaga pendidik yang berjuang untuk diangkat menjadi PPPK maupun PPPK paruh waktu. Bahkan, sebagian guru telah berkali-kali mengikuti seleksi namun gagal karena keterbatasan kuota.

Baca Juga :  Peringati Hari Jadi kedua MPNews Bagikan Paket Sembako

Di sisi lain, pemerintah daerah juga dinilai tidak mampu menambah kuota PPPK akibat keterbatasan anggaran.

Kondisi tersebut diperparah dengan waktu yang semakin mendesak bagi guru honorer, mengingat Undang-Undang ASN terbaru melarang sekolah negeri mempekerjakan guru honorer. Guru yang mengajar di sekolah negeri setidaknya harus berstatus PPPK paruh waktu.

Namun demikian, menurut Iman, status PPPK paruh waktu pun belum memberikan kesejahteraan yang layak. Bahkan, dalam beberapa kasus, gaji PPPK paruh waktu lebih rendah dibandingkan saat guru masih berstatus honorer.

“Jadi pengangkatan ini hanya statusnya saja, tetapi kesejahteraannya tidak layak. Status itu lebih untuk mencegah potensi pelanggaran konstitusi,” tegasnya.

Atas dasar tersebut, P2G menilai pengangkatan pegawai SPPG menjadi PPPK yang lebih cepat dibandingkan guru honorer berpotensi melanggar mandat konstitusi.

Baca Juga :  Slamet Ariyadi Bagikan Mushaf Al-Quran ; Masyarakat Madura Do'akan Begini

Iman menyebut negara berpotensi melanggar ketentuan mandatory spending, di mana 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) wajib dialokasikan untuk sektor pendidikan.

“Karena anggaran justru dialokasikan sebagian besar untuk MBG yang sebetulnya tidak memenuhi unsur fungsi pendidikan,” ujarnya.

Menurut Iman, program MBG lebih memenuhi unsur kesejahteraan sosial dan kesehatan, bukan fungsi pendidikan. Oleh karena itu, apabila anggaran pendidikan digunakan untuk menggaji pegawai SPPG, maka alokasi tersebut dinilai menyimpang dari amanat konstitusi.

“Artinya, jika anggaran itu dipakai untuk gaji pegawai SPPG, maka anggaran tersebut tidak dialokasikan untuk pendidikan. Ini jelas-jelas melanggar konstitusi,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang, sebelumnya menjelaskan bahwa pegawai SPPG yang diangkat menjadi PPPK merupakan pegawai yang menempati jabatan inti dan memiliki fungsi strategis.

“Mereka antara lain kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan. Di luar itu, termasuk relawan, tidak masuk dalam skema pengangkatan PPPK,” ujar Nanik dalam keterangan resmi, Selasa (13/1/2026).

Loading

Penulis : Wafa

Sumber Berita : Tempo

Berita Terkait

Penyelenggara Event di Sumenep Wajib Bayar Pajak, Ini Penjelasan Bapenda
Menuju Indonesia Emas 2045, PB PMII Desak Pemerintah Kembali ke Amanat Konstitusi
Bidik Media Expo 2027 Lebih Besar, Tiga Media Sumenep Matangkan Konsep di Surabaya
Myze Run 2026 Pecahkan Rekor, 1.000 Pelari Ramaikan HUT Kedua MYZE Hotel Sumenep
Hadiri Milad ke-3 Kompak, Wabup Pamekasan: Jangan Mau Dipecah Belah
Kolaborasi Padepokan Obor Produktif, HCML dan SKK Migas, Program Tanam Rawat Hadir di Sumenep
KSMI Resmi Bernaung di KONI Sumenep, Muhammad Romli Bidik Prestasi di Porprov 2027
Dipimpin Dr Sulaiha Riningsih, Puskesmas Batang-Batang Sabet Penghargaan Inovasi Daerah 2026

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 08:33 WIB

Penyelenggara Event di Sumenep Wajib Bayar Pajak, Ini Penjelasan Bapenda

Senin, 16 November 2026 - 05:29 WIB

Menuju Indonesia Emas 2045, PB PMII Desak Pemerintah Kembali ke Amanat Konstitusi

Minggu, 15 November 2026 - 10:23 WIB

Bidik Media Expo 2027 Lebih Besar, Tiga Media Sumenep Matangkan Konsep di Surabaya

Minggu, 15 November 2026 - 09:46 WIB

Myze Run 2026 Pecahkan Rekor, 1.000 Pelari Ramaikan HUT Kedua MYZE Hotel Sumenep

Sabtu, 14 November 2026 - 11:15 WIB

Hadiri Milad ke-3 Kompak, Wabup Pamekasan: Jangan Mau Dipecah Belah

Jumat, 13 November 2026 - 17:31 WIB

KSMI Resmi Bernaung di KONI Sumenep, Muhammad Romli Bidik Prestasi di Porprov 2027

Jumat, 13 November 2026 - 09:21 WIB

Dipimpin Dr Sulaiha Riningsih, Puskesmas Batang-Batang Sabet Penghargaan Inovasi Daerah 2026

Jumat, 13 November 2026 - 08:43 WIB

Lindungi Generasi Sehat, Puskesmas Batang-Batang Gencarkan Imunisasi Bayi dan Balita

Berita Terbaru