Pertentangan Pembangunan di Malalayang, Tanah Sah Jadi Proyek Kontroversial

- Pewarta

Selasa, 16 Januari 2024 - 15:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MANADO, nusainsider.com Pertentangan seputar proyek pembangunan Malalayang dan Bunaken Tahap II di Pantai Malalayang, semakin meruncing dengan terungkapnya keberadaan pemilik sah dan dokumen resmi terkait tanah yang menjadi objek pekerjaan tersebut. Keluarga Pondaaga-Rombang Ungkap Kepemilikan Tanah Melalui Register Desa”.

Kawasan yang kini menjadi lokasi pembangunan, termasuk wilayah depan SPBU hingga ujung berdekatan dengan warung, konon adalah milik Keluarga Pondaaga-Rombang.

Diana Caroline Pondaaga, salah satu ahli waris keluarga tersebut, mengungkapkan bahwa tanah ini telah lama dimiliki dan tercatat secara administratif dengan Register Desa nomor UA folio 94 persil 387.

“Tanah ini disebut tanah adat bantik karena orang tua kami membelinya melalui organisasi bantik,” jelas Diana kepada wartawan pada Senin (15/1/2024) sore.

Meski keluarga ini memiliki dokumen yang menunjukkan kepemilikan tanah secara sah sejak tahun 1920, pemerintah terus membangun di area tersebut. Diana merinci bahwa mereka telah mengajukan pertanyaan kepada pemerintah kota Manado, namun respons yang diterima tidak memuaskan.

Baca Juga :  Setara Perempuan Gandeng Pesantren Al-muttahedah Bedah Buku Karya Faizi, Menarik!

“Wali Kota Andrey Angouw terkesan diam saja bahkan hanya menyuruh ketemu saja dengan Sekretaris Kota,” tandas Diana dengan rasa kecewa.

Pihak keluarga Pondaaga-Rombang merasa tidak adil karena tanah yang sah menjadi objek proyek pemerintah dengan anggaran besar.

Diana menekankan pentingnya mengacu pada register tanah dalam setiap transaksi pembelian, namun pemerintah justru dianggap merampas tanah tanpa mempertimbangkan kepemilikan yang sah.

Upaya untuk mengatasi masalah ini melalui pertanyaan kepada pemerintah kecamatan dan kelurahan juga tidak mendapat tanggapan positif.

“Kami akan kerahkan lewat adat bantik dan hukum jika tidak direspon,” tegas Diana, memperingatkan potensi kemelut lebih lanjut jika pemerintah tidak mengatasi permasalahan ini dengan serius.

Loading

Berita Terkait

Jhon Ngantung “Berbagi Kasih Tanpa ada Perbedaan” Kepada Sesama
Ketika Ning Dan ‘Santri’ Sama-sama Selangkah Menuju Parlemen, Berkah NU?
Empat Caleg DPD RI Jawa Timur Potensi Lolos Senayan, Ini Orangnya
Persaingan Ketat! Delapan Caleg DPR RI di Prediksi Bakal Lolos Senayan
Berikut Caleg DPRD Provinsi Jawa Timur XIV Potensi Lulus 10 Besar
Dihadiri Ribuan Masyarakat, Peringatan Isra’ Mi’raj Pemkab Sumenep Sukses di Gelar
Khofifah Sebut Implementasi Ilmu Terapan Atasi Permasalahan Petani Garam
Hampir 2 Tahun “Beku” Laporan Penyalahgunaan Dana Desa Tahap III Desa Maumbi Akhirnya Di Buka Kembali

Berita Terkait

Senin, 26 Februari 2024 - 22:44 WIB

Jhon Ngantung “Berbagi Kasih Tanpa ada Perbedaan” Kepada Sesama

Senin, 26 Februari 2024 - 21:21 WIB

Ketika Ning Dan ‘Santri’ Sama-sama Selangkah Menuju Parlemen, Berkah NU?

Senin, 26 Februari 2024 - 16:45 WIB

Empat Caleg DPD RI Jawa Timur Potensi Lolos Senayan, Ini Orangnya

Senin, 26 Februari 2024 - 14:20 WIB

Persaingan Ketat! Delapan Caleg DPR RI di Prediksi Bakal Lolos Senayan

Senin, 26 Februari 2024 - 11:15 WIB

Dihadiri Ribuan Masyarakat, Peringatan Isra’ Mi’raj Pemkab Sumenep Sukses di Gelar

Kamis, 22 Februari 2024 - 22:23 WIB

Khofifah Sebut Implementasi Ilmu Terapan Atasi Permasalahan Petani Garam

Rabu, 21 Februari 2024 - 13:49 WIB

Hampir 2 Tahun “Beku” Laporan Penyalahgunaan Dana Desa Tahap III Desa Maumbi Akhirnya Di Buka Kembali

Rabu, 21 Februari 2024 - 11:32 WIB

Perlu Ada Koordinasi Dan Kolaborasi,Kasi Humas Polres Minahasa Utara Ipda Deddy Kodoati

Berita Terbaru