OPINI, nusainsider.com — Di tengah gencarnya berbagai program pemerintah yang diklaim berpihak kepada rakyat, masyarakat Desa Montorna, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, masih dihadapkan pada persoalan mendasar yang hingga kini belum menemukan solusi, yakni buruknya infrastruktur jalan.
Selama hampir lima tahun terakhir, akses jalan utama yang menjadi urat nadi kehidupan warga berada dalam kondisi rusak parah. Jalan yang semestinya menjadi sarana penghubung aktivitas pendidikan, pertanian, kesehatan, dan perekonomian justru berubah menjadi hambatan yang membatasi ruang gerak masyarakat.
Ironisnya, dalam rentang waktu yang cukup panjang tersebut, belum terlihat langkah nyata yang mampu menjawab kebutuhan warga.
Baik melalui Dana Desa maupun sumber anggaran pemerintah lainnya, masyarakat belum merasakan adanya pembangunan infrastruktur yang signifikan untuk memperbaiki kondisi jalan yang semakin memprihatinkan.
Dampak kerusakan jalan tidak hanya dirasakan dalam aspek mobilitas. Setiap hari, anak-anak sekolah harus berjuang melewati jalan berlumpur, licin, dan berlubang demi memperoleh hak pendidikan yang layak.
Para petani kesulitan mengangkut hasil panen ke pasar sehingga biaya distribusi meningkat dan keuntungan yang diperoleh semakin berkurang.
Lebih dari itu, buruknya akses jalan juga berdampak langsung pada pelayanan kesehatan masyarakat. Ketika ada warga yang sakit dan membutuhkan penanganan medis segera, kendaraan sering kali tidak dapat menjangkau lokasi.
Dalam kondisi tertentu, warga terpaksa memikul pasien secara bergantian menuju fasilitas kesehatan terdekat. Situasi seperti ini tentu menjadi potret nyata ketimpangan pembangunan yang masih dirasakan masyarakat pedesaan.
Atas dasar itulah, sebagian besar masyarakat Montorna menilai bahwa pembangunan infrastruktur jalan merupakan kebutuhan yang jauh lebih mendesak dibandingkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bukan berarti masyarakat menolak program tersebut. Namun, masyarakat berharap pemerintah mampu membaca kondisi riil di lapangan dan menempatkan kebutuhan dasar sebagai prioritas utama.
Bagi warga Montorna, jalan yang layak memiliki manfaat yang jauh lebih luas dan berkelanjutan. Infrastruktur yang baik akan membuka akses pendidikan, mempercepat pelayanan kesehatan, memperlancar distribusi hasil pertanian, meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, serta mendorong pertumbuhan desa secara menyeluruh.
Karena itu, masyarakat meminta pemerintah pusat maupun daerah untuk melakukan evaluasi terhadap skala prioritas penggunaan anggaran.
Jika memungkinkan, sebagian anggaran yang dialokasikan untuk program-program yang belum menjadi kebutuhan mendesak dapat diarahkan terlebih dahulu pada pembangunan infrastruktur jalan yang selama bertahun-tahun menjadi keluhan masyarakat.
Sebab bagi masyarakat Montorna, jalan yang baik bukan sekadar sarana transportasi. Jalan adalah akses menuju sekolah, jalur menuju pelayanan kesehatan, penghubung roda perekonomian, dan jembatan menuju kesejahteraan yang selama ini mereka harapkan.
Sudah saatnya pemerintah hadir melalui kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan paling mendasar masyarakat.
Pembangunan tidak cukup hanya diwujudkan melalui program-program populis, tetapi harus mampu memberikan solusi nyata atas persoalan yang setiap hari dirasakan rakyat di lapangan.
Penulis : M. Roqiburrahman (Tokoh Masyarakat Montorna)
Penulis : Wafa
