SUMENEP, nusainsider.com — Kabupaten ujung timur Pulau madura tepatnya di kota dengan julukan kota keris disebut sebagai kabupaten tersakti dari 38 (tiga puluh delapan) kabupaten se-Jawa timur.
Hal tersebut disampaikan andriyadi, Aktivis Aliansi Pemuda Reformasi Melawan (ALARM) sumenep kepada sejumlah media pada Selasa, 21 Mei 2024 melalui keterangan rilisnya.
Andre sapaan akrabnya menyebutkan bahwa kabupaten sumenep merupakan kabupaten yang dibilang paling sakti di Jawa timur karena banyak Proyek yang dikucurkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) gagal beroperasi dan di korupsi. Namun selalu lepas pengawasan dari BPK dan KPK RI.
Kegagalan Anggaran tersebut salahsatunya gedung klaster rumput laut yang sebelumnya dikelola Dinas Kelautan dan perikanan saat ini telah dialihkan (red. Gulung tikar) menjadi bangunan kampus Uniba. Dan gedung Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di kecamatan Guluk-guluk yang hingga saat belum juga beroperasi, Silo Beras di Kecamatan Ganding, Silo Jagung di Kecamatan Bluto, Integrated cold storage (ICS) di Desa Longos dan Tempat Penampungan ikan (TPI) di kecamatan pasongsongan serta proyek Pompa Air Tanpa Motor (PATM) di Kecamatan Pasongsongan, “Jelasnya.
Ia menilai, meskipun KPK, BPK dan Polda Jatim turun langsung ke kabupaten Sumenep pada bulan-bulan sebelumnya, Belum ada kasus korupsi yang ditemukan dan menjadi tersangka. Itulah mengapa kemudian saya menyebut bahwa sumenep kota sakti.
Ada Rahasia tersembunyi dan kesaktian yang pantas di Apresiasi dari Maraknya korupsi di kabupaten Sumenep.
Pihaknya menduga ada kekuatan Basis, kekuatan jaringan dan kekuatan pendanaan yang tidak tertandingi serta menjadi king maker di balik semua korupsi yang terjadi di kabupaten sumenep, “imbuhnya.
Ditambahkan, jika kasus korupsi di kabupaten sumenep belum ada yang terungkap. Maka saya pastikan bahwa tingkat kemiskinan akan tetap stagnan di urutan ketiga se Jawa Timur.
“Ayo KPK RI, BPK RI dan Polda Jatim agar bersikap netral sebagai kelembagaan yang independen dan meminta 3 Kelembagaan tersebut tidak menjadi alat kekuasaan”, Tambahnya.
Penulis : Mif
.
