SUMENEP, nusainsider.com — Kinerja Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, kembali menjadi sorotan.
Ketua Kelompok Tani Al-Hikmah, Darwis, mengungkapkan adanya ketidakadilan dalam distribusi bantuan bagi kelompok tani di wilayahnya, khususnya Desa Bragung.
Hal tersebut dinilai bertolak belakang dengan program swasembada pangan yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Darwis, dari 27 kelompok tani di Desa Bragung, hanya beberapa kelompok tertentu yang mendapatkan bantuan secara rutin.
“Bantuan cenderung diberikan kepada kelompok tertentu saja, sementara kelompok lainnya seolah-olah diabaikan. Ini seperti ada istilah anak kandung dan anak tiri,” ujar Darwis kepada Propublish, Kamis (26/12/2024).
Darwis menyebut bahwa kelompoknya, Al-Hikmah, memiliki potensi besar dalam mendukung swasembada pangan. Namun hingga kini, bantuan yang diperlukan untuk optimalisasi lahan belum juga terealisasi.
Minim Bantuan, Potensi Pertanian Terabaikan
Dusun Angsanah, tempat kelompok Al-Hikmah beroperasi, memiliki hamparan sawah yang luas. Namun tanpa dukungan bantuan dari BPP, upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian menjadi terhambat.
“Kami memiliki lahan yang luas dan cocok untuk mendukung program swasembada pangan. Tapi, tanpa bantuan, potensi ini sulit dioptimalkan,” imbuh Darwis.
Ia juga menambahkan bahwa kebijakan distribusi bantuan yang tidak merata dapat mengancam keberhasilan target swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah.
Presiden Dorong Swasembada Pangan
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mewujudkan swasembada pangan dalam empat hingga lima tahun pemerintahannya. Pada sidang kabinet paripurna Oktober lalu, ia meminta seluruh menteri untuk fokus pada program ini dan menghindari proyek-proyek yang tidak relevan.
“Kita harus segera swasembada pangan. Indonesia tidak boleh bergantung pada pasokan dari luar,” tegas Prabowo saat pidato perdananya setelah resmi dilantik, di Gedung Nusantara MPR-DPD-DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Ahad, 20 Oktober 2024 lalu.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, juga menyatakan bahwa pagu anggaran kementeriannya tahun 2025 sebesar Rp29,37 triliun akan digunakan untuk mendukung program swasembada pangan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan.
Harapan untuk Pemerataan
Darwis berharap Ketua BPP Kecamatan Guluk-Guluk, Kurniawan, segera memperbaiki pola distribusi bantuan agar lebih merata. Ia juga meminta agar seluruh kelompok tani di Desa Bragung mendapatkan hak yang sama dalam menerima bantuan.
“Kami berharap distribusi bantuan bisa lebih adil. Semua kelompok tani punya hak yang sama untuk mendapatkan dukungan,” ungkapnya.
Menurut Darwis Jika ketimpangan distribusi tersebut tidak segera diatasi, program swasembada pangan yang menjadi ambisi besar pemerintah diperkirakan sulit untuk tercapai karena Pemerataan bantuan menjadi kunci utama untuk mengoptimalkan seluruh potensi pertanian yang ada di daerah.
Penulis : Zi
.
