PAMEKASAN, nusainsider.com — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Krisis Definitif di Tubuh OPD: Membedah Tata Kelola Birokrasi Pamekasan dan Peran Strategis Legislatif” pada Kamis (16/7/2026).
Kegiatan tersebut digelar sebagai ruang diskusi publik untuk mengupas persoalan banyaknya jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang hingga kini masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt).
Ketua PWI Pamekasan, Hairul Anam, mengatakan FGD tersebut merupakan bentuk nyata fungsi kontrol sosial pers dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.
Menurutnya, PWI tidak hanya menjadi organisasi profesi wartawan, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral sebagai salah satu pilar demokrasi dalam mendukung pembangunan daerah melalui pengawasan yang objektif dan konstruktif.
“Kegiatan ini kami lakukan dengan tujuan bagaimana iklim yang dinamis di Pamekasan bisa terbangun. PWI tidak hanya berdiri sebagai wadah berkumpulnya wartawan, melainkan juga sebagai pilar demokrasi yang memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal jalannya pembangunan daerah,” ujar Hairul Anam.
Asesor Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Dewan Pers sekaligus Direktur Kabar Madura itu menjelaskan bahwa persoalan kekosongan pejabat definitif di sejumlah OPD menjadi perhatian berbagai kalangan.
Meski penunjukan Plt merupakan mekanisme transisi yang sah, menurutnya keberadaan pejabat definitif tetap sangat dibutuhkan karena memiliki legitimasi penuh dalam mengambil keputusan strategis yang berdampak terhadap pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
Namun demikian, Hairul Anam menegaskan bahwa forum tersebut tidak bertujuan mencari pihak yang harus disalahkan, melainkan menjadi ruang dialog yang sehat untuk menghimpun berbagai perspektif.
“FGD ini kami hadirkan bukan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Ini adalah ruang kolaboratif yang sehat untuk mendengar berbagai sudut pandang,” tambah dosen UNIBA Madura tersebut.
Untuk mengupas persoalan secara komprehensif, PWI Pamekasan menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai unsur, yakni Bupati Pamekasan Kholilurrahman, Plt Kepala BKPSDM Pamekasan Saudi Rahman, Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur, serta akademisi Dr. Moh. Subhan.
Diskusi yang dipandu Wakil Ketua PWI Pamekasan sekaligus Pemimpin Redaksi Media Jatim, Ongky Arista UA, berlangsung interaktif dengan menghadirkan pandangan dari unsur eksekutif, legislatif, hingga akademisi mengenai tantangan tata kelola birokrasi di Kabupaten Pamekasan.
FGD tersebut juga dihadiri berbagai elemen masyarakat, mulai dari pengurus dan anggota PWI, insan pers, organisasi nonpemerintah (NGO), akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat, IPNU, IPPNU, DK PPMI Madura, Sekretaris Jenderal DK PPMI, HIPMI, hingga KNPI.
Melalui forum lintas sektor ini, PWI Pamekasan berharap dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret dan aplikatif sebagai masukan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat reformasi birokrasi.
“Kita semua menginginkan satu tujuan yang sama, yakni lahirnya reformasi birokrasi di Pamekasan yang sehat, transparan, akuntabel, dan berorientasi penuh pada pelayanan publik,” pungkas Hairul Anam.
Penulis : Wafa
