PROBOLINGGO, nusainsider.com — Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk tetap independen dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Penegasan itu mengemuka dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) BEM SI Kerakyatan Jatim yang digelar di Universitas Nurul Jadid (UNUJA) Probolinggo, Senin (5/10/2026).
Grand Opening Rakerwil dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Probolinggo, perwakilan Forkopimda kawasan Tapal Kuda, jajaran UNUJA, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Mengusung tema “Lembaran Baru BEM SI Kerakyatan Jatim: Mengukuhkan Independensi, Mengakar pada Aspirasi, Mengawal Keadilan untuk Rakyat”, forum tersebut menjadi momentum konsolidasi mahasiswa sekaligus memetakan berbagai persoalan publik yang dinilai perlu mendapat pengawalan.
Presiden Mahasiswa UNUJA sekaligus Koordinator Isu Nasional Energi Baru Terbarukan (EBT) BEM SI Kerakyatan, Hedi Firmansyah, mengatakan pelaksanaan Rakerwil di lingkungan pesantren memiliki makna tersendiri.
Menurut Hedi, forum tersebut sejalan dengan nilai perjuangan yang diwariskan pendiri sekaligus pengasuh pertama Pondok Pesantren Nurul Jadid, KH Zaini Mun’im. Pendidikan dan ilmu pengetahuan, kata dia, semestinya tidak berhenti pada kepentingan pribadi, tetapi harus diwujudkan melalui pengabdian kepada masyarakat.
“Ini perdana BEM SI mengadakan Rakerwil di pondok pesantren. Semangatnya sejalan dengan apa yang diwasiatkan KH Zaini Mun’im, bahwa santri yang tidak berjuang di masyarakat dan hanya memikirkan ekonomi serta pendidikannya sendiri, beliau tidak ridha,” ujar Hedi.
Ia menilai keberadaan BEM SI Kerakyatan di lingkungan pesantren dapat mempertemukan tradisi intelektual mahasiswa dengan semangat pengabdian, perjuangan, serta keberpihakan terhadap masyarakat.
Sementara itu, Koordinator Wilayah BEM SI Kerakyatan Jawa Timur, Moh Iskil El Fatih, menegaskan mahasiswa tidak boleh kehilangan independensi dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
Menurutnya, BEM SI Kerakyatan tidak dibentuk untuk menjadi pembenar kebijakan pemerintah. Sebaliknya, mahasiswa harus hadir sebagai kekuatan kritis yang mengawal kebijakan agar tetap berpihak kepada masyarakat.
“BEM SI Kerakyatan tidak hadir untuk membenarkan kekuasaan. Kita berdiri bersama rakyat. Ketika ada kebijakan yang merugikan masyarakat, kita akan kritik dan kita kawal,” tegas Iskil.
Sejumlah isu menjadi perhatian dalam Rakerwil, mulai dari pemerintahan Prabowo-Gibran, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), hingga tuntutan keadilan dalam Tragedi Kanjuruhan.
Iskil menegaskan, Rakerwil bukan sekadar forum diskusi yang berakhir setelah agenda ditutup. Hasil pemetaan persoalan dalam forum tersebut akan ditindaklanjuti melalui berbagai langkah organisasi.
“Jangan berpikir setelah Rakerwil ini selesai maka persoalannya juga selesai. Justru setelah ini kita mulai bergerak. Apa yang hari ini kita petakan akan kita kawal,” ujarnya.
Terkait persoalan kelangkaan BBM, Iskil menilai masyarakat tidak seharusnya terus menjadi pihak yang menanggung dampak persoalan distribusi.
“Rakyat tidak butuh penjelasan yang berputar-putar. Rakyat butuh BBM tersedia dan mudah diakses. Kalau ada persoalan distribusi, itu yang harus diselesaikan,” katanya.
Selain persoalan BBM, BEM SI Kerakyatan Jatim juga memastikan isu keadilan dalam Tragedi Kanjuruhan tetap menjadi bagian dari agenda pengawalan mahasiswa.
“Selama persoalan keadilan masih dipertanyakan, selama itu pula mahasiswa akan terus mengawal,” tegasnya.
Iskil memastikan seluruh hasil Rakerwil akan diterjemahkan menjadi agenda gerakan, baik melalui konsolidasi, audiensi dengan pemangku kebijakan, maupun aksi di lapangan apabila diperlukan.
“Kalau harus konsolidasi, kita konsolidasi. Kalau harus audiensi, kita hadapi. Kalau suara rakyat harus dibawa ke jalan, kita siap turun ke jalan,” pungkasnya.
Rakerwil BEM SI Kerakyatan Jawa Timur di UNUJA Probolinggo berlangsung hingga 7 Oktober 2026.
Forum tersebut diharapkan menjadi titik awal konsolidasi baru mahasiswa Jawa Timur dalam mengawal kebijakan publik sekaligus memperkuat posisi mahasiswa sebagai bagian dari kekuatan kontrol sosial.
Penulis : Wafa
