SUMENEP, nusainsider.com — Wajah pariwisata di Kabupaten Sumenep mulai memunculkan ironi yang sulit ditutupi. Di tengah pesatnya perkembangan destinasi wisata swasta yang terus menghadirkan inovasi dan konsep kreatif, sejumlah objek wisata milik pemerintah daerah justru dinilai stagnan, kusam, dan tertinggal jauh.
Perbandingan tersebut kini ramai diperbincangkan masyarakat. Sejumlah wisata swasta seperti Bukit Tawap Lengleng di Desa Pagarbatu, Pantai 9 Giligenting, Gililabak, hingga Talango disebut jauh lebih hidup dan berkembang dibandingkan destinasi yang dikelola pemerintah daerah seperti Pantai Lombang dan Slopeng.
Masyarakat menilai pengelola wisata swasta lebih peka membaca kebutuhan pasar. Dengan harga tiket relatif terjangkau, rata-rata Rp10 ribu hingga Rp15 ribu, pengunjung dinilai mendapatkan fasilitas yang lebih lengkap, mulai dari spot foto menarik, wahana baru, hingga tata kelola kawasan yang lebih bersih dan tertata.
Sebaliknya, wisata milik pemerintah justru menuai kritik. Harga tiket masuk disebut lebih mahal, berkisar Rp20 ribu hingga Rp25 ribu, namun tidak diimbangi dengan pembenahan fasilitas maupun inovasi baru.
“Alih-alih menghadirkan inovasi, fasilitas rusak malah dibiarkan. Pengunjung sekarang bisa menilai sendiri siapa yang benar-benar serius dan cerdas mengelola wisata,” ujar salah satu warga Sumenep, Hodri, Sabtu (16/5/2026).
Menurut Hodri, persoalan utama bukan sekadar harga tiket atau jumlah pengunjung, melainkan pola pikir pengelolaan wisata itu sendiri.
Ia menilai wisata swasta mampu bergerak cepat karena berani berinovasi dan memahami bahwa wisata saat ini tidak hanya menjual pemandangan, tetapi juga pengalaman pengunjung.
Sementara itu, beberapa destinasi wisata milik pemerintah dinilai masih terjebak dalam rutinitas lama. Spot foto dianggap tidak berkembang, sejumlah wahana rusak belum diperbaiki, hingga persoalan sampah yang masih terlihat di beberapa titik kawasan wisata.
“Miris sebenarnya. Yang seharusnya punya sumber daya lebih besar dan lebih cerdas dari masyarakat biasa, malah kalah jauh dalam pengelolaan,” sindir Umam sambil tertawa.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik terkait keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola sektor wisata yang selama ini digadang-gadang menjadi salah satu penopang ekonomi daerah.
Tanpa inovasi dan pembenahan nyata, wisata milik pemerintah dikhawatirkan hanya akan menjadi penonton di tengah agresivitas wisata swasta yang terus berkembang dan merebut perhatian pengunjung.
“Saya menduga, karena khawatir sepi pengunjung, akhirnya destinasi itu terus-menerus dijadikan lokasi berbagai event. Seolah ingin menunjukkan tempatnya ramai dan diminati, padahal masyarakat bisa menilai sendiri mana keramaian yang tumbuh alami dan mana yang sekadar dibuat terlihat hidup,” pungkasnya.
Meski destinasi wisata yang dikelola Pemkab Sumenep setiap tahun mendapatkan alokasi anggaran rehabilitasi dan perbaikan, namun belum adanya masterplan pengembangan yang jelas dinilai membuat pengelolaan wisata daerah berjalan stagnan.
Penulis : Wafa
