SUMENEP, nusainsider.com — Fraksi Gerindra-PKS DPRD Kabupaten Sumenep mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep agar memberikan perhatian lebih serius terhadap percepatan pembangunan di wilayah kepulauan.
Desakan tersebut disampaikan dalam laporan hasil Reses III Tahun Sidang 2026 yang dibacakan Juru Bicara Fraksi Gerindra-PKS, Syamsul Bahri, pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep, Jumat (10/7/2026).
Dalam laporannya, Fraksi Gerindra-PKS menilai hingga saat ini masih terjadi kesenjangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan. Ketimpangan tersebut terlihat dari belum optimalnya layanan kelistrikan, infrastruktur dasar, akses transportasi, hingga pelayanan kesehatan di sejumlah pulau.
Syamsul Bahri menegaskan bahwa pemerataan pembangunan tidak akan tercapai apabila masyarakat kepulauan masih mengalami keterbatasan akses terhadap layanan dasar, terutama energi listrik.
“Pemerataan pembangunan tidak akan terwujud tanpa pemerataan akses energi. Sudah saatnya wilayah kepulauan mendapatkan perhatian yang lebih serius agar tidak terus tertinggal, sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara adil dan merata,” tegasnya saat menyampaikan laporan fraksi.
Fraksi Gerindra-PKS secara khusus menyoroti kondisi masyarakat di Kecamatan Sapeken yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan pasokan listrik. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap berbagai sektor, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, aktivitas ekonomi, perikanan, pelaku UMKM, hingga pelayanan pemerintahan.
Karena itu, Pemkab Sumenep didorong untuk lebih intensif membangun koordinasi dengan pemerintah pusat agar peningkatan layanan kelistrikan di wilayah kepulauan dapat segera direalisasikan.
Selain persoalan kelistrikan, hasil reses juga menghimpun berbagai aspirasi masyarakat pada sektor pertanian, perikanan, dan kelautan. Di antaranya terkait kelangkaan pupuk bersubsidi, kebutuhan alat dan mesin pertanian (alsintan), bantuan alat tangkap ramah lingkungan, pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pembangunan breakwater, hingga jaminan ketersediaan solar bersubsidi bagi nelayan kecil.
Di bidang infrastruktur, masyarakat juga mengusulkan percepatan pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan, penambahan penerangan jalan umum (PJU), normalisasi saluran drainase, pembangunan dermaga, hingga peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan.
Menutup laporannya, Fraksi Gerindra-PKS menegaskan komitmennya untuk terus mengawal seluruh aspirasi masyarakat agar menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta masuk dalam prioritas kebijakan anggaran daerah.
“Fraksi Gerindra-PKS mendesak Pemerintah Kabupaten Sumenep beserta jajaran OPD terkait untuk segera menindaklanjuti laporan reses ini. Fraksi akan mengawal ketat seluruh poin aspirasi ini agar masuk ke dalam dokumen RKPD dan prioritas kebijakan anggaran selanjutnya,” tutup Syamsul Bahri.
Penulis : Wafa
