OPINI, nusainsider.com — Birokrasi yang sehat dibangun di atas dua fondasi utama, yakni kepemimpinan yang dihormati dan disiplin yang dijalankan. Ketika salah satunya mulai goyah, maka tata kelola pemerintahan berpotensi kehilangan arah.
Fenomena yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep pada Senin, 20 Juli 2026, layak menjadi bahan evaluasi bersama.
Pada hari itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep mengeluarkan surat bernomor 400.14.1.1/217/031/2026 yang berisi imbauan kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, berdasarkan informasi yang berkembang, imbauan tersebut justru diindahkan oleh mayoritas kepala OPD.
Di hari yang sama, publik juga menyoroti ketidakhadiran Sekda dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bersama DPRD Kabupaten Sumenep.
Padahal, forum tersebut merupakan agenda strategis yang berkaitan langsung dengan arah pembangunan daerah dan penyusunan APBD tahun berikutnya.
Dua peristiwa dalam satu hari itu memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas koordinasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Sebagai pejabat administrasi tertinggi di lingkungan pemerintah daerah, Sekretaris Daerah memiliki fungsi penting sebagai penghubung antara kepala daerah dengan seluruh perangkat daerah. Posisi tersebut bukan sekadar administratif, tetapi juga menjadi pusat koordinasi, pengendalian, serta penjaga disiplin birokrasi.
Apabila surat resmi dari Sekda tidak memperoleh respons sebagaimana mestinya, tentu hal itu menjadi sinyal yang tidak dapat dianggap sepele. Sebab, dalam sistem pemerintahan, penghormatan terhadap mekanisme komando administratif merupakan bagian dari tata kelola yang baik.
Di sisi lain, absennya Sekda dalam pembahasan KUA-PPAS juga menimbulkan ruang tafsir di tengah masyarakat. Terlepas dari apa pun alasan yang mendasarinya, komunikasi kepada publik menjadi penting agar tidak memunculkan spekulasi yang berlebihan.
Sekda yang baru dilantik pada 26 Februari 2026 memang masih memiliki waktu untuk membangun konsolidasi birokrasi. Namun, masa adaptasi tidak boleh berlangsung terlalu lama mengingat tantangan pemerintahan semakin kompleks dan membutuhkan koordinasi yang kuat.
Kepemimpinan birokrasi bukan hanya diukur dari kewenangan yang dimiliki, melainkan dari kemampuan membangun komunikasi, merangkul seluruh OPD, menyelesaikan perbedaan persepsi, hingga memastikan setiap kebijakan dijalankan secara kolektif.
Apabila benar terdapat kepala OPD yang mengabaikan arahan Sekda, maka persoalannya bukan hanya menyangkut hubungan personal, melainkan menyentuh aspek disiplin organisasi. Sebaliknya, apabila terdapat hambatan komunikasi atau koordinasi dari pimpinan birokrasi, maka hal tersebut juga menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diperbaiki.
Yang paling dirugikan apabila situasi seperti ini terus berlanjut adalah masyarakat. Program pembangunan berpotensi berjalan tidak sinkron, pelayanan publik dapat terhambat, dan hubungan antara eksekutif dengan legislatif menjadi kurang harmonis.
Momentum ini seharusnya menjadi bahan introspeksi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Sumenep. Soliditas birokrasi tidak dibangun melalui simbol atau jabatan semata, tetapi melalui kepemimpinan yang mampu menghadirkan kepercayaan, komunikasi yang terbuka, dan komitmen bersama dalam menjalankan roda pemerintahan.
Publik tentu berharap persoalan ini tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan. Yang dibutuhkan masyarakat adalah pemerintahan yang solid, saling menghormati kewenangan masing-masing, serta mampu bekerja secara profesional demi kepentingan pembangunan Kabupaten Sumenep.
Pada akhirnya, wibawa seorang Sekretaris Daerah tidak hanya ditentukan oleh keputusan pengangkatannya, tetapi juga oleh sejauh mana kepemimpinannya mampu diterima, dihormati, dan dijalankan oleh seluruh perangkat daerah.
Sebab, birokrasi yang kuat selalu lahir dari kepemimpinan yang efektif dan budaya organisasi yang menjunjung tinggi disiplin serta tanggung jawab.
Penulis : Ach Toifur Ali Wafa, Pimred nusainsider.com
Penulis : Wafa
