SURABAYA, nusainsider.com — Senator muda asal Jawa Timur, Lia Istifhama, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dinilainya mampu menjaga stabilitas kinerja pemerintahan di tengah tekanan fiskal yang tidak ringan.
Menyusutnya dana transfer dari pemerintah pusat serta perubahan kebijakan pajak dan retribusi daerah dinilai tidak menghambat pelaksanaan program-program strategis Pemprov Jatim.
Menurut Lia, kondisi fiskal yang menantang sejatinya berpotensi memperlambat pembangunan dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Namun yang terjadi di Jawa Timur justru sebaliknya.
“Ini menunjukkan kepemimpinan fiskal yang adaptif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Tidak semua daerah mampu bertahan dan tetap melaju dalam situasi seperti ini,” ujarnya.
Ia menilai, pengurangan dana transfer pusat yang cukup signifikan seharusnya menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah.
Namun, Pemprov Jawa Timur dinilai mampu merespons tantangan tersebut dengan kebijakan yang tepat tanpa mengorbankan layanan dasar masyarakat. Langkah ini, kata Lia, layak menjadi rujukan bagi daerah lain.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menegaskan bahwa penurunan pendapatan daerah tidak berdampak pada program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Memang banyak yang heran, di tengah pendapatan yang menurun, program Pemprov tetap berjalan normal. Kuncinya ada pada efisiensi dan fokus,” jelasnya.
Adhy mengungkapkan, Pemprov Jatim melakukan penyisiran menyeluruh terhadap kegiatan yang dinilai kurang prioritas.
Program-program yang bersifat pendukung atau berdampak minimal ditunda, sementara anggaran difokuskan pada program inti serta tugas dan fungsi utama perangkat daerah.
“Efisiensi kami lakukan secara ketat, terutama pada belanja yang tidak berdampak langsung terhadap pelayanan publik,” tegasnya.
Selain efisiensi belanja, Pemprov Jatim juga mengoptimalkan aset daerah. Aset produktif, termasuk kepemilikan saham pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Bank Jatim, terus dimaksimalkan kontribusinya terhadap pendapatan daerah.
Tak hanya itu, aset-aset yang sebelumnya menganggur kini mulai dimanfaatkan agar memiliki nilai ekonomis.
“Optimalisasi aset menjadi salah satu sumber penting untuk menutup celah fiskal. Pendapatan dari berbagai sumber ini menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan,” tambah Adhy.
Meski kebijakan efisiensi dan optimalisasi aset tersebut menuai kritik dari sejumlah pihak, Pemprov Jawa Timur menegaskan tetap konsisten pada tujuan utama, yakni peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Menanggapi perbedaan pandangan tersebut, Lia Istifhama menilai kritik merupakan hal wajar dalam sistem demokrasi. Namun selama orientasi kebijakan tetap berpihak pada masyarakat, ia menilai langkah Pemprov Jatim sudah berada di jalur yang tepat.
“Yang terpenting, pelayanan publik tidak terganggu dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” pungkasnya.
Dengan strategi efisiensi yang terukur dan pengelolaan aset yang lebih agresif, Pemprov Jawa Timur membuktikan bahwa keterbatasan anggaran bukan penghalang untuk terus melaju.
Sebaliknya, kondisi ini menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Penulis : Wafa
