SUMENEP, nusainsider.com — Menanggapi banyaknya program kegiatan dinas yang dinilai tidak maksimal bahkan berakhir gagal, sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Sumenep menyatakan siap mengambil langkah tegas.
Langkah tersebut diwujudkan dengan rencana pengawalan dan pemantauan langsung terhadap program Horticulture Development in Dryland Areas Project (HDDAP) yang saat ini dijalankan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep. Program ini diketahui merupakan inisiatif pemerintah pusat yang digulirkan ke daerah.
Sikap LSM tersebut muncul sebagai bentuk keprihatinan terhadap penggunaan anggaran yang dinilai tidak sebanding dengan hasil di lapangan. Bahkan, LSM mengaku telah mengantongi sejumlah data terkait program-program sebelumnya yang dinilai tidak berjalan optimal.
“Kami sudah melakukan pengecekan terhadap beberapa program DKPP sebelumnya. Ada yang tidak berjalan maksimal, bahkan berakhir gagal. Ini yang menjadi perhatian serius kami,” ujar Sunan, perwakilan LSM.
Ia menegaskan, pengawalan ini bertujuan memastikan setiap program pemerintah tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami tidak ingin melihat pola kerja yang asal-asalan. Prinsip kami sederhana: jangan asal dikerjakan, tapi harus berhasil dan bermanfaat. Uang negara tidak boleh habis tanpa hasil yang jelas,” tegasnya.
Dalam proses pengawasan, LSM akan memantau seluruh tahapan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pasca-kegiatan. Sejumlah aspek yang menjadi perhatian di antaranya kesesuaian lokasi, kualitas bibit, serta keberlanjutan program di lapangan.
Lebih lanjut, Sunan menyatakan pihaknya tidak akan ragu mengambil langkah hukum jika menemukan indikasi penyimpangan.
“Jika kami menemukan ketidaksesuaian spesifikasi, indikasi penyimpangan, atau dugaan korupsi, kami akan melaporkannya ke instansi berwenang, termasuk aparat penegak hukum,” ujarnya.
Menurutnya, pengawasan tersebut bukan untuk menghambat jalannya program pemerintah, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial agar kinerja dinas lebih profesional dan akuntabel.
“Kami hadir untuk memastikan masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari setiap program yang dijalankan,” tambahnya.
Dengan adanya pengawasan aktif dari masyarakat, diharapkan kinerja dinas ke depan menjadi lebih hati-hati, teliti, serta berorientasi pada keberhasilan program.
Terlebih, program dari Kementerian Pertanian yang digulirkan ke daerah, termasuk Kabupaten Sumenep, memiliki nilai anggaran yang tidak sedikit.
Diketahui, Program HDDAP yang didukung oleh Kementerian Pertanian, Asian Development Bank (ADB), dan International Fund for Agricultural Development (IFAD) memiliki total anggaran nasional mencapai Rp1,7 triliun untuk 13 kabupaten, termasuk Sumenep.
Penulis : Wafa
