SUMENEP, nusainsider.com — Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintah pusat kembali menuai sorotan di Kabupaten Sumenep.
Kali ini, dugaan penyajian makanan basi dan berulat oleh dapur SPPG Yayasan Sosial Rumah Sejahtera Santri NU di Kecamatan Ganding memicu reaksi keras dari berbagai pihak.
Insiden tersebut dilaporkan menyebabkan sejumlah siswa mengalami muntah-muntah setelah mengonsumsi makanan yang disediakan. Kondisi ini pun menimbulkan kekhawatiran serius terkait kualitas dan pengawasan program yang seharusnya menjamin asupan gizi bagi pelajar.
Tak hanya itu, pihak dapur disebut belum mengakui kesalahan atas kejadian tersebut. Bahkan, muncul dugaan adanya intimidasi terhadap kepala sekolah dan pihak yayasan agar menghapus video kejadian yang sempat beredar di masyarakat.
Dapur SPPG yang berlokasi di Dusun Jatean, Desa Ganding, Kecamatan Ganding, dinilai telah melakukan pelanggaran fatal. Aktivis Sumenep, Miftahul Arifin, mengecam keras kejadian ini dan mendesak agar dapur tersebut ditutup secara permanen.
“Ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan pengecekan bahan makanan. Seharusnya makanan yang disajikan benar-benar layak konsumsi,” ujar Miftah, Rabu (8/4/2026).
Ia menegaskan, meski tidak sampai menimbulkan korban jiwa, temuan makanan basi dan berulat merupakan indikasi serius yang tidak bisa dianggap sepele.
“Kalau dibiarkan, ini bisa membahayakan nyawa siswa. Ini bukan sekadar kelalaian biasa,” tegasnya.
Miftah juga mendesak agar Satgas MBG Sumenep segera berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan peninjauan langsung ke lokasi kejadian.
Menurutnya, pengawasan internal BGN sangat penting guna memastikan kejadian serupa tidak terulang di dapur SPPG lainnya.
Namun demikian, ia tetap menekankan bahwa dapur SPPG di Kecamatan Ganding harus ditutup permanen sebagai bentuk efek jera.
“Penutupan ini penting agar menjadi peringatan bagi SPPG lain agar lebih berhati-hati dan disiplin dalam menjalankan SOP,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Miftah menyatakan pihaknya tidak akan tinggal diam apabila tidak ada tindakan tegas dari pemerintah pusat. Ia bahkan mengancam akan mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk desakan atas temuan tersebut.
Langkah ini, menurutnya, bertujuan memastikan bahwa prosedur operasional standar (SOP) yang telah ditetapkan BGN benar-benar diterapkan di seluruh dapur SPPG.
“Kami ingin memastikan apakah SOP itu benar-benar dijalankan atau tidak. Setahu saya, aturannya sangat ketat,” pungkasnya.
Penulis : Wafa
