SUMENEP, nusainsider.com — Pimpinan Redaksi media nusainsider.com, Toifur, terpaksa mengakhiri tugas jurnalistiknya di wilayah Kepulauan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, pada Jumat (10/4/2026).
Keputusan tersebut diambil akibat kelangkaan dan kenaikan bahan bakar minyak (BBM), serta terganggunya jaringan internet yang telah berlangsung selama enam hari terakhir.
Toifur menjelaskan, saat pertama kali tiba di Kepulauan Sapeken pada 28 Maret 2026, kondisi pasokan BBM masih relatif stabil.
Namun, keterbatasan jaringan listrik dan internet sudah menjadi hal yang biasa dirasakan masyarakat setempat, mengingat wilayah tersebut berada jauh dari daratan dengan waktu tempuh perjalanan laut mencapai sekitar 17 jam, tergantung kondisi cuaca dan Perjalanan udara kurang lebih 40 Menit dari Kalianget menuju desa Pagerungan kecil kepulauan sapeken.
Selama menjalankan tugas jurnalistik selama 14 hari, Toifur melakukan peliputan di sejumlah desa, di antaranya Desa Sepanjang, Desa Tanjung Kiaok, Desa Saseel, dan Desa Saur Saibus. Dari hasil pengamatannya, ia menilai kesenjangan pembangunan di wilayah kepulauan sangat nyata.
“Infrastruktur jalan antar desa maupun jalan poros utama desa masih banyak yang berlubang dan bergelombang, sehingga menghambat mobilitas masyarakat dan menyebabkan keterlambatan perjalanan,” ungkapnya.
Selain itu, ketersediaan listrik di wilayah Kepulauan Sapeken juga belum merata. Sebagian besar desa hanya menikmati listrik selama 12 jam per hari, sementara hanya beberapa desa yang telah mendapatkan layanan listrik selama 24 jam penuh.
Di sektor kesehatan, pelayanan dinilai belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan tenaga medis, minimnya profesionalisme sebagian petugas, serta terhambatnya akses akibat kendala transportasi, BBM, dan jaringan telekomunikasi serta alat kesehatan (Alkes).
Toifur menegaskan bahwa kondisi tersebut memperlihatkan masih lebarnya disparitas antara wilayah kepulauan dan daratan di Kabupaten Sumenep.
Ia pun mendesak pemerintah daerah hingga pusat untuk memberikan perhatian serius terhadap pembangunan di wilayah kepulauan.
Ia juga meminta Bupati Sumenep, Gubernur Jawa Timur, hingga anggota DPR RI asal Sumenep yang berada di Senayan agar tidak hanya fokus pada program-program seremonial seperti mudik gratis, melainkan menghadirkan langkah konkret dan strategis untuk mengatasi kesenjangan tersebut.
“Disparitas jangan sampai terus menjadi momok bagi masyarakat kepulauan. Harus ada kebijakan nyata yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Toifur juga mempertanyakan penggunaan dan efektivitas anggaran, seperti Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), serta Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD dari wilayah kepulauan, yang dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan mendasar masyarakat kepulauan, utamanya sapeken.
Penulis : wafa
