PAMEKASAN, nusainsider.com — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pamekasan menyatakan dukungan penuh terhadap langkah PWI Pusat yang resmi melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelecehan terhadap profesi pers.
Dukungan tersebut muncul menyusul sikap Hotman Paris yang dinilai arogan saat menghadapi pertanyaan wartawan dalam konferensi pers bersama mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, pada Jumat (17/7/2026) lalu.
Ketua PWI Pamekasan Hairul Anam melalui Ketua Bidang Hukum dan Pemerintahan PWI Pamekasan, Wawan Awalluddin Husna, menegaskan bahwa pernyataan Hotman telah melukai kehormatan profesi wartawan dan tidak dapat dibenarkan.
“Pernyataan tersebut jelas merendahkan profesi wartawan. Kami mendukung penuh langkah PWI Pusat untuk memproses kasus ini secara hukum,” ujar Wawan yang juga Pemimpin Redaksi Kabar Madura, Selasa (21/7/2026).
Menurut Wawan, PWI Pusat telah memiliki sejumlah alat bukti yang cukup untuk menguatkan laporan tersebut, termasuk rekaman video yang memperlihatkan Hotman Paris membentak seorang jurnalis dengan ucapan, “Lu punya otak enggak?“, saat sesi tanya jawab berlangsung.
Alumnus Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura (UTM) itu menilai, setiap narasumber, termasuk kuasa hukum, berhak tidak sepakat dengan pertanyaan yang diajukan media. Namun, ketidaksetujuan tersebut semestinya disampaikan secara rasional, profesional, dan tetap menghormati etika komunikasi.
“Perbedaan pandangan terhadap pertanyaan wartawan adalah hal yang wajar. Namun, respons yang disampaikan harus tetap menjunjung etika dan menghargai profesi jurnalis, bukan justru melontarkan hinaan atau serangan personal,” tegasnya.
Meski Hotman Paris diketahui telah menyampaikan permohonan maaf melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, PWI Pamekasan berpandangan bahwa proses hukum tetap perlu dilanjutkan sebagai bentuk edukasi sekaligus penegasan bahwa profesi wartawan harus dihormati.
Wawan sapaan akrabnya menegaskan, pers merupakan salah satu pilar demokrasi yang menjalankan fungsi kontrol sosial sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Karena itu, setiap bentuk pelecehan terhadap profesi jurnalistik tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele.
“Sebagai pilar demokrasi, jurnalis bekerja dilindungi undang-undang. Ketidaksenangan terhadap sebuah pertanyaan hendaknya disikapi dengan etika dan kepala dingin, bukan dengan serangan personal. Kami berharap proses hukum ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar menghormati kerja-kerja jurnalistik,” pungkasnya.
Penulis : Wafa
