SUMENEP, nusainsider.com — Rincian Nominal Desa untuk Desa se-kabupaten Sumenep sangatlah Fantastis pada Tahun 2025 mendatang, Hal tersebut terpantau Ramai menjadi Status whatsapp Aktivis dan masyarakat yang ada di kota keris sejak Rabu 25 Desember hingga Jumat 27 Desember 2024 memenuhi Beranda Whatsapp.
Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Sumenep yang seharusnya menjadi motor penggerak pembangunan di desa-desa, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki infrastruktur.
Namun, jika hingga saat ini belum ada bukti nyata atas dampak penggunaan dana tersebut, maka hal ini perlu menjadi perhatian serius seluruh Elemen masyarakat, “Kata Andriyadi Aktivis Unisma sekaligus Orator Ulung Aliansi pemuda Reformasi Melawan (ALARM) Sumenep melalui keterangan Rilisnya kepada media nusainsider.com, Jumat 27 Desember 2024.
Kurangnya hasil nyata dari Alokasi Dana Desa (ADD) bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perencanaan yang tidak matang, penyalahgunaan dana, atau lemahnya pengawasan dari pihak terkait.
Kondisi ini kemudian tidak hanya menghambat pembangunan desa tetapi juga dapat menimbulkan kekecewaan masyarakat terhadap program pemerintah yang seharusnya memberikan manfaat langsung kepada mereka, “Imbuhnya.
Andre sapaan akrabnya menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep dalam Hal ini Dinas terkait perlu segera mengevaluasi pengelolaan ADD dengan menekankan transparansi dan akuntabilitas.
Selain itu, perangkat desa juga harus diberdayakan melalui pelatihan yang memadai agar dapat merencanakan dan melaksanakan program secara efektif.
Pengawasan dari masyarakat juga perlu ditingkatkan agar penggunaan dana desa benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa, “Jelasnya.
Ditambahkan, Tanpa adanya tindakan nyata untuk memperbaiki pengelolaan ADD serta Pemanfaatan DD, potensi besar dana ini untuk memajukan desa-desa di Sumenep akan terbuang sia-sia.
Hal ini tentu akan menjadi kerugian besar, baik bagi pemerintah maupun masyarakat setempat dan Utamanya Negara.
Oleh karena itu, Pihaknya meminta Badan pemeriksa keuangan (BPK) Republik Indonesia agar berani mengambil sikap dengan datang secara langsung ke kabupaten yang dikenal dengan julukan Kota Keris”, Tutupnya.
Penulis : Mif
.
