SUMENEP, nusainsider.com — Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Sumenep mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2026 dengan nilai fantastis.
Puluhan paket proyek infrastruktur digelontorkan, mulai dari rekonstruksi jalan, pembangunan gedung, hingga normalisasi sungai.
Besarnya anggaran tersebut langsung mendapat sorotan dari kalangan aktivis lokal. Aliansi Pemuda Reformasi Melawan (ALARM) Sumenep menilai, nilai anggaran yang mencapai miliaran rupiah per paket bukan hanya menunjukkan komitmen pembangunan, tetapi juga menyimpan potensi persoalan jika tidak diawasi secara ketat.
Ketua ALARM Sumenep, Syaiful Bahri, mengungkapkan sejumlah proyek dengan kategori anggaran jumbo. Di antaranya rekonstruksi Jalan Elak Daya–Mandala senilai Rp16,28 miliar dan Jalan Laok Jang-Jang–Kolo-Kolo sebesar Rp14,85 miliar.
“Selain itu, ada juga rekonstruksi Jalan Pabian–Kangayan Rp8,63 miliar dan pemeliharaan berkala Jalan Pelabuhan Batu Guluk–Pandeman Rp4,62 miliar dari DAK KPPN,” ujarnya, Minggu (26/4/2026).
Tak hanya sektor jalan, DPUTR juga mengalokasikan anggaran besar untuk pembangunan fasilitas publik. Seperti pembangunan Gedung Kantor Bapenda Rp2,22 miliar, Jalan Lingkar Bandara Rp2,62 miliar, serta dua Gedung SPPG Polri di Kecamatan Ambunten dan Arjasa dengan total lebih dari Rp3,2 miliar.
Di sektor lingkungan, proyek normalisasi Kali Anjuk senilai Rp1,83 miliar dan pembangunan drainase Jalan Arya Wiraraja Rp1,4 miliar juga masuk dalam daftar program tahun ini.
Sementara pada kategori anggaran menengah, terdapat sejumlah proyek seperti rehabilitasi Jembatan Kalowang Rp945 juta, pembangunan Jembatan Bringsang di Kecamatan Gili Genting Rp580 juta, serta rehabilitasi Aula Dinas Kesehatan Rp926 juta.
Selain itu, paket rekonstruksi jalan bernilai ratusan juta rupiah juga tersebar di berbagai wilayah, seperti Brakas–Ketupat, Tarebung–Nonggunong, hingga Angon-Angon–Pajenangger.
Meski mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur dan meningkatkan pelayanan publik, ALARM menegaskan bahwa besarnya anggaran harus diiringi pengawasan ekstra.
“Ini bukan angka kecil. Justru karena besar, maka potensi penyimpangan, keterlambatan, atau pekerjaan tidak sesuai spesifikasi juga semakin tinggi. Di sinilah peran pengawasan publik dan aktivis sangat penting,” tegas Syaiful.
Ia juga menyoroti sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) Kabupaten Sumenep tahun 2025 yang mencapai Rp612,16 miliar.
Menurutnya, angka tersebut menjadi indikator adanya persoalan serius dalam perencanaan maupun eksekusi anggaran.
“Pertanyaannya, SILPA sebesar itu dikembalikan ke kas daerah atau justru mengendap di perbankan? OPD mana yang menjadi penyumbang terbesar? Ini harus dibuka secara transparan,” katanya.
Syaiful sapaan akrabnya mengingatkan, jangan sampai pengelolaan anggaran tahun 2026 kembali mengulang pola yang sama, yakni realisasi rendah dan menyisakan anggaran besar tanpa kejelasan.
“Jangan sampai ratusan miliar kembali mengendap. Ini harus dikawal bersama, baik oleh masyarakat, aktivis, maupun lembaga pengawas,” imbuhnya.
Sorotan terhadap pengelolaan anggaran daerah juga datang dari pemerintah pusat. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menekankan pentingnya percepatan realisasi belanja daerah, khususnya belanja produktif yang berdampak langsung pada masyarakat.
Ia mengungkapkan, dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan secara nasional mencapai Rp234 triliun hingga Oktober 2025. Kondisi ini dinilai menghambat perputaran ekonomi.
“Dana itu seharusnya segera dibelanjakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar disimpan,” tegasnya dalam berbagai sumber yang dikutip media ini.
Bahkan, pemerintah pusat tidak segan mengambil langkah tegas dengan menghentikan atau menarik kembali transfer ke daerah jika realisasi anggaran dinilai lambat.
Dengan kondisi tersebut, publik kini mempertanyakan kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam mengoptimalkan anggaran, terlebih disparitas pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan masih menjadi isu yang belum terselesaikan.
Di tengah derasnya aliran anggaran 2026, satu hal yang mengemuka: pengawasan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Tanpa pengawalan ketat dari berbagai elemen, anggaran besar berisiko tidak berbanding lurus dengan hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Penulis : Wafa
